-
DKP Bogor dorong SPPG utamakan bahan pangan lokal MBG untuk gerakkan sirkulasi ekonomi masyarakat sesuai harapan Presiden.
-
SPPG disarankan beli produk lokal seperti telur dan sayuran guna memberdayakan warga setempat di sekitar dapur MBG.
-
Kecamatan Bojonggede menjadi percontohan SPPG yang mulai bermitra dengan produsen lokal demi dampak ganda program MBG.
SuaraBogor.id - Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bogor menghadapi tantangan besar dalam memastikan seluruh bahan pangan yang digunakan oleh
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar keamanan, kesegaran, dan bebas dari zat kimia berbahaya.
Dengan jumlah SPPG yang sangat banyak dan tersebar, DKP mengaku kewalahan jika harus melakukan pengecekan satu per satu.
Kepala DKP Kabupaten Bogor, Teuku Mulya, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 122 SPPG yang terdaftar dalam aplikasi di BGN, dengan 98 di antaranya sudah beroperasi di wilayah Bumi Tegar Beriman.
Baca Juga:Demi Ketahanan Pangan, Pemkab Bogor Punya Saran Mengejutkan untuk SPPG
"Total yang terdaftar di dalam aplikasi di BGN itu 122, terus yang beroperasi 98 kalau tidak salah," kata Teuku pada Kamis (9/10/2025).
Teuku Mulya menguraikan bahwa tugas DKP Kabupaten Bogor adalah memantau keamanan pangan, termasuk kesegaran dan bebasnya pangan dari bahan kimia berbahaya.
"Kita kan hanya mantau ketika sudah beroperasi, mereka sudah melakukan pengelolaan untuk keamanan pangannya, terutama makanan segar, jadi pangan segar seperti sayur buah itu, sudah bebas dari pestisida atau belum," jelasnya.
Ruang lingkup pemantauan DKP mencakup pangan segar jadi misalnya sayur segar buah segar. Sekarang ini nambah daging segar dan ayam segar.
Namun, dengan jumlah SPPG yang mencapai hampir seratus unit, DKP Kabupaten Bogor mengakui keterbatasannya dalam melakukan inspeksi menyeluruh.
Baca Juga:Detik-Detik Mencekam Rombongan Besan Cibinong Bogor Masuk Jurang, Dua Korban Tak Terselamatkan
"Tidak semuanya juga, karena kita tidak mampu juga kita keliling," aku Teuku Mulya, menyoroti kendala sumber daya yang ada.
Untuk mengatasi keterbatasan ini dan tetap menjamin kualitas pangan yang disalurkan, DKP Kabupaten Bogor menyarankan solusi inovatif setiap SPPG memiliki alat rapid test atau alat pengecekan keamanan pangan sendiri.
Dengan alat ini, bahan pangan segar yang akan diolah dapat diuji secara mandiri sebelum digunakan.
"Ke depan misalkan agar SPPG mempunyai rapid test sendiri, supaya nanti dilaporkan pada kita, hasil uji pangan segarnya," saran Teuku.
Kontributor : Egi Abdul Mugni
