SuaraBogor.id - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menunjukkan konsistensinya dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), BRI menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan Asta Cita, khususnya pada pilar peningkatan lapangan kerja yang berkualitas serta mendorong kewirausahaan.
Tercatat, hingga akhir Oktober 2025, BRI berhasil menyalurkan KUR sebesar Rp147,2 triliun kepada 3,2 juta debitur. Realisasi tersebut setara dengan 83,2% dari total alokasi KUR BRI tahun 2025 sebesar Rp177 triliun, dimana angka ini meningkat dari alokasi awal sebesar Rp175 triliun seiring tingginya permintaan pembiayaan produktif dari pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Untuk diketahui, kuota KUR BRI tahun 2025 tersebut terdiri atas Rp160 triliun untuk KUR Mikro (pinjaman di bawah Rp100 juta) dan Rp17 triliun untuk KUR Kecil (pinjaman Rp100 juta hingga Rp500 juta).
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan bahwa BRI senantiasa berkomitmen mendukung program prioritas pemerintah, termasuk penyaluran KUR sebagai bagian dari implementasi Asta Cita untuk memperkuat UMKM, khususnya pada sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan perikanan. Upaya ini sekaligus mendorong penguatan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.
“BRI terus mendorong pertumbuhan sektor UMKM agar tetap sehat dan berkelanjutan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. BRI juga memastikan program KUR berjalan optimal dengan sisa kuota sebesar Rp29,8 triliun yang siap disalurkan hingga akhir tahun 2025 untuk mendukung pertumbuhan dan pemberdayaan pengusaha UMKM di seluruh Indonesia,” ujar Hery.
Baca Juga:BRI Tingkatkan Literasi Keamanan Digital untuk Perlindungan Data Nasabah
Sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, BRI memastikan pemberian KUR dilakukan secara prudent, transparan dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dikarenakan KUR merupakan kredit yang 100% bersumber dari dana bank, atau menggunakan dana perbankan yang berasal dari penghimpunan dana masyarakat, sehingga kualitas kreditnya harus terjaga dengan baik.***
