-
Wamendagri Bima Arya mendorong kepala daerah membangun layanan publik berorientasi kebutuhan masyarakat, menekankan survei kredibel penting untuk menetapkan kebijakan tepat sasaran.
-
Bima Arya mencontohkan pengalamannya di Bogor, mengatasi kemacetan dan sampah dengan pendekatan ekosistem, seperti program Konversi Angkot dan adaptasi Lomba Kebersihan.
-
Keberhasilan tata kelola pemerintahan, menurut Bima, terletak pada pembangunan ekosistem, pemberdayaan masyarakat lokal, dan kolaborasi multipihak, bukan solusi jangka pendek.
Ia menjelaskan bahwa wilayah seperti Desa Mulyaharja dan Bojongkerta di Kota Bogor awalnya merupakan kawasan dengan tingkat pendapatan rendah, meski dulunya didominasi pemilik tanah.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bogor membangun Kampung Tematik sebagai model pemberdayaan berbasis komunitas.
Upaya itu mencakup edukasi generasi muda, peningkatan kapasitas perempuan untuk mengelola usaha, serta pengembangan potensi wisata seperti jalur trekking, area camping, dan glamping.
Program yang dirintis pada masa pandemi COVID-19 itu kini berkembang menjadi destinasi yang memberikan dampak ekonomi bagi warga.
Baca Juga:Kaka-Beradik di Cibinong Hilang Bukan Kabur, Diduga Lari dari Trauma Pelecehan Ayah Tiri
“Ini tentang membangun komunitas. Ini tentang memberdayakan masyarakat lokal,” tegasnya.
Terakhir, Bima menekankan bahwa seluruh contoh tersebut menggambarkan pentingnya membangun ekosistem dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, kebijakan yang baik tidak hanya fokus pada solusi jangka pendek, tetapi juga memberdayakan masyarakat dan memperkuat kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
“Ini tentang membangun komunitas, memberdayakan masyarakat, dan membangun kolaborasi dengan sebanyak mungkin pemangku kepentingan terkait isu yang sedang kita tangani,” tuturnya.
Baca Juga:Anggaran Turun Rp700 Miliar, Janji Rp1,5 Miliar per Desa - Beasiswa Tetap Gaspol di APBD Bogor 2026
