-
Inovasi Pelayanan Publik di Pusat Perbelanjaan Pemkab Bogor melakukan terobosan Work From Mall dengan memindahkan kantor dinas ke Vivo Mall Cibinong guna mendekatkan pelayanan masyarakat sekaligus menghidupkan ekosistem investasi dan aktivitas ekonomi di pusat perbelanjaan tersebut.
-
Pembentukan Dinas Strategis untuk Fokus Wilayah Bupati Rudy Susmanto meresmikan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan untuk mempercepat penyelesaian rencana tata ruang detail dan memaksimalkan pengelolaan warisan budaya yang sangat beragam di Kabupaten Bogor.
-
Transformasi Fungsi dan Inovasi Birokrasi Daerah Perubahan nomenklatur pada Bapperida dan Dinas Pemadam Kebakaran mencerminkan fokus baru pemerintah pada riset, inovasi, serta fungsi penyelamatan yang lebih luas untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin dinamis dan kompleks.
SuaraBogor.id - Mengawali tahun 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak ingin terjebak dalam rutinitas birokrasi yang kaku dan membosankan.
Di bawah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto, sebuah terobosan out of the box dilakukan dengan merombak Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Yang paling mencuri perhatian kaum milenial adalah keputusan untuk memindahkan operasional dinas strategis ke pusat perbelanjaan.
Langkah ini bukan sekadar gaya-gayaan, melainkan strategi adaptif untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat yang dinamis.
Baca Juga:Ngurus Izin Sambil Nongkrong? Bupati Bogor Boyong Kantor Dinas ke VIVO Mall, Ubah Wajah Birokrasi
Penasaran apa saja perubahan besar yang terjadi di Bumi Tegar Beriman? Berikut adalah 3 fakta menarik terkait wajah baru Pemkab Bogor di tahun 2026:
1. Terapkan Konsep 'Work From Mall' di Vivo Mall
Fakta pertama yang paling mind-blowing adalah lokasi kantor baru. Lupakan gedung pemerintahan yang suram dan penuh sekat, dua dinas baru Pemkab Bogor kini resmi berkantor di Vivo Mall, Cibinong.
Kebijakan ini selaras dengan arahan pemerintah pusat mengenai konsep Work From Mall atau bekerja dari pusat perbelanjaan.
Bupati Rudy menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk mendukung ekosistem investasi. Kehadiran kantor dinas diharapkan menjadi crowd puller yang menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di mal tersebut.
Baca Juga:Bupati Bogor Lantik Pejabat SKPD Baru di Mall, Awali 2026 dengan Semangat Pelayanan Publik
“Vivo Mall sudah berinvestasi dan membangun, tetapi operasionalnya belum maksimal. Maka dua OPD dan satu UPT kami operasikan di sini agar pelayanan masyarakat berjalan sekaligus menghidupkan kembali aktivitas mal,” ujar Rudy.
2. Fokus Spesifik: Bereskan Tata Ruang dan 'Rumah' Baru Budaya
Pemkab Bogor menyadari bahwa urusan tanah dan budaya tidak bisa lagi dicampur aduk dengan urusan lain. Oleh karena itu, dibentuklah dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang benar-benar baru, yakni Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan.
Pemisahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang dinilai krusial mengingat Bogor adalah wilayah penyangga ibu kota dengan isu alih fungsi lahan yang masif. Fokus utamanya adalah mengebut Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
“Bogor ini salah satu kabupaten yang belum memiliki RDTR secara lengkap. Maka fokus utama dinas ini adalah menuntaskan RDTR dan mengantisipasi alih fungsi lahan,” tegas Rudy.
Sementara itu, Dinas Kebudayaan hadir untuk menyelamatkan warisan leluhur yang selama ini mungkin terabaikan karena bergabung dengan pariwisata.
“Budaya kita luar biasa banyak, dari peninggalan abad ke-5 hingga sekarang. Ini perlu rumah sendiri agar pengelolaannya lebih maksimal,” tambahnya.
3. Transformasi Nomenklatur: Riset dan Penyelamatan Jadi Prioritas
Selain membentuk dinas baru, fakta menarik lainnya adalah transformasi pada dinas-dinas existing. Pemkab Bogor melakukan upgrade fungsi agar lebih relevan dengan tantangan zaman.
Salah satunya adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang bermetamorfosis menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida). Ini menandakan bahwa riset dan inovasi kini menjadi jantung pembangunan daerah.
Tak hanya itu, Dinas Pemadam Kebakaran kini mendapat tambahan nama dan fungsi menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Hal ini menegaskan peran Damkar yang tidak hanya memadamkan api, tetapi juga rescue dalam berbagai kondisi darurat, mulai dari bencana alam hingga evakuasi hewan liar.
“Organisasi perangkat daerah yang benar-benar baru hanya dua, yaitu Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan. Selebihnya merupakan perubahan nomenklatur dan penambahan fungsi,” jelas Rudy.
