- Inspektorat Kabupaten Bogor menemukan bukti transaksi jual beli jabatan di antara empat oknum ASN melalui audit investigasi mendalam.
- Proses audit yang dilakukan sejak 11 Maret 2026 melibatkan pemeriksaan terhadap 24 pegawai untuk memastikan validitas data temuan.
- Pemerintah Kabupaten Bogor melimpahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum guna menindaklanjuti indikasi tindak pidana yang ditemukan.
SuaraBogor.id - Sebuah kabar penting datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, dalam upayanya memberantas praktik korupsi di lingkungan birokrasi.
Inspektorat Kabupaten Bogor kini mengantongi bukti transaksi yang kuat terkait dugaan praktik jual beli jabatan pada sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), setelah melakukan audit investigasi mendalam.
Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor Arif Rahman di Cibinong, Selasa, mengatakan bukti tersebut diperoleh dari hasil penelusuran data dan dokumen, termasuk bukti transfer dan rekening koran pihak yang diperiksa.
“Berdasarkan hasil audit terhadap data dan dokumen serta permintaan keterangan, ditemukan adanya transaksi di antara sejumlah PNS yang didukung bukti transfer dan rekening koran,” ujar Arif.
Baca Juga:Teka-teki Jual Beli Jabatan di Pemkab Bogor Terbongkar, 4 Oknum PNS Diserahkan ke APH
Ia menjelaskan, audit investigasi dilakukan sejak 11 Maret 2026 melalui serangkaian tahapan, mulai dari pengumpulan bahan, penelusuran data, hingga konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak terkait.
Dalam proses tersebut, Inspektorat telah meminta keterangan kepada 24 pegawai dan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dari berbagai jenjang, mulai eselon II hingga staf pelaksana, guna menguji validitas informasi yang diperoleh.
Namun demikian, hasil audit tidak menemukan adanya aliran dana kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Tim Penilai Kinerja (TPK), maupun pihak lain yang berwenang dalam proses promosi jabatan.
“Tidak ditemukan bukti-bukti aliran uang kepada BKPSDM, TPK, maupun pihak terkait lainnya. Transaksi hanya terjadi di antara empat PNS yang bersangkutan,” kata Arif.
Ia menegaskan, permintaan klarifikasi terhadap sejumlah pihak tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan dalam perkara, melainkan bagian dari upaya memperkuat data agar pokok persoalan menjadi terang.
Baca Juga:Parkir Sembarangan di Pakansari? Siap-siap Ban Dikempesin atau Diangkut Dishub
Menurutnya, proses audit investigasi membutuhkan ketelitian dan waktu agar seluruh informasi yang dihimpun lengkap, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Atas temuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melimpahkan kasus kepada aparat penegak hukum karena terdapat indikasi tindak pidana.
Langkah tersebut, kata Arif, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
“Pelimpahan ini semata-mata untuk membangun kepercayaan publik bahwa pemerintah daerah serius menghadirkan pemerintahan yang baik dan berintegritas,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan melalui mekanisme pengaduan yang telah disediakan, baik secara daring maupun luring.
Dugaan praktik jual beli jabatan ini disebut bermula dari oknum ASN yang menawarkan posisi jabatan struktural kepada sejumlah pegawai sejak 2022 dengan imbalan sejumlah uang yang diberikan secara bertahap.
