- Bupati Bogor Rudy Susmanto mengevaluasi uji coba bus listrik setelah berjalan tiga bulan pada Selasa, 28 Juli 2026.
- Pemkab Bogor merencanakan penambahan rute baru dan armada bus pariwisata ramah lingkungan untuk meningkatkan konektivitas wilayah.
- Pemerintah daerah mengkaji skema pembiayaan kolaborasi swasta guna menekan beban anggaran APBD sekaligus menjaga pendapatan pengusaha angkot.
"Kami ingin ekonomi tetap bergerak, kami ingin beberapa kebijakan dan terobosan-terobosan baru tidak mengganggu beberapa dunia usaha yang sudah ada lebih awal," tutur Bupati Bogor tersebut.
Guna mengoptimalkan konektivitas antardaerah, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor juga terus berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Langkah lintas sektoral ini penting mengingat mobilitas warga Kabupaten Bogor sangat dinamis dan terhubung erat dengan kawasan metropolitan Jabodetabek maupun kota-kota sekitarnya.
"Dan tadi Dinas Perhubungan sudah melaporkan hari ini berkomunikasi dengan Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk kita ambil langkah beberapa kebijakan-kebijakan berkait transportasi masyarakat di kota Jawa Barat," jelas Rudy Susmanto.
Baca Juga:Libas Kamboja 5-1, Erick Thohir Tegaskan Level Sebenarnya Timnas Ada di Laga Versus Vietnam
Selain rute reguler untuk mengakomodasi pekerja dan warga harian, Pemkab Bogor juga merancang pengadaan armada bus listrik khusus guna mendukung sektor pariwisata daerah. Keberadaan bus pariwisata ramah lingkungan ini diharapkan mampu mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan daya tarik destinasi wisata unggulan di Bogor.
"Lalu yang kedua kami kemarin meminta ada beberapa unit yang dikhususkan untuk armada pariwisata," ungkap Rudy.
Ia merinci sejumlah wacana rute wisata yang tengah digodok. "Yaitu dari mulai Cibinong, apakah Cibinong ke Kebun Raya Bogor, Pakansari, lalu menuju ke Margo City, atau dari Pakansari ke perbatasan Cianjur ke Puncak," jelasnya.
Terkait skema pembiayaan operasional bus listrik, Pemkab Bogor berkomitmen untuk menekan potensi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah daerah membuka peluang kemitraan secara fleksibel bersama pihak swasta untuk skema penyediaan kendaraan maupun pengelolaan operasional.
"Kemarin kami menawarkan untuk menggunakan armada yaitu armada yang kami persiapkan sendiri atau armada yang berkolaborasi dengan pihak swasta," tambahnya.
Baca Juga:Indonesia vs Kamboja Diperketat, Jalur Evakuasi dan Penyekatan Pakansari Disimulasikan
"Sehingga kemarin yang kami tawarkan adalah bagaimana kalau lahan parkir kami persiapkan, lalu stesen chargernya juga kami persiapkan, lalu SDMnya juga kami kolaborasi dengan SDM yang ada di Kabupaten Bogor, sehingga bagaimana caranya untuk meminimalisir anggaran APBD yang keluar," tutup Rudy Susmanto.
