Scroll untuk membaca artikel
Andi Ahmad S
Minggu, 18 September 2022 | 19:06 WIB
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan persoalan ekonomi bakal menjadi senjata lawan politik untuk menjatuhkan Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. [Suara.com/Bagaskara]

"Harus melihat mekanisme konstitusional yang ada bahwa ketentuan presidential threshold merupakan ketentuan yang sah secara konstitusi dan tidak boleh diganggu gugat," tuturnya.

Hasto menyayangkan pernyataan SBY yang menurutnya menuduh semua hal tanpa didasari fakta.

Menurut dia, apa yang disampaikan SBY tersebut jauh dari sifat seorang negarawan ketika membuat tudingan pemerintahan Jokowi batil.

Ia menyebut dalam situasi rakyat yang tengah menghadapi situasi tidak mudah akibat tekanan global, perang Rusia dan Ukraina, serta dampak pandemi COVID-19 belum usai, hendaknya pemimpin-pemimpin nasional menyampaikan hal-hal yang positif.

Baca Juga: Jelang Tahun Politik 2024, Rektor 32 Perguruan Tinggi di Yogyakarta Serukan Pemilu Berkualitas dan Demokrasi Bermartabat

"Tuduhan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dengan kata-kata batil, dengan kata-kata jahat, itu juga jauh dari kenegarawanan Pak SBY, jauh dari bagaimana politik ini memerlukan suatu keadaban," kata Hasto. [Antara]

Load More