DPRD Kota Bogor Tampung Aspirasi Saat Reses untuk Perkuat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program

SuaraBogor.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor telah menggelar kegiatan reses guna memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan program di daerah. Reses yang dilaksanakan pada Senin (4/3/2024) hingga Rabu (6/3/2024) diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kota Bogor sesuai dengan daerah pemilihannya masing-masing.

Kegiatan reses dilakukan dengan mengunjungi sejumlah lokasi di seluruh wilayah Kota Bogor, yang dianggap penting untuk didengar aspirasinya oleh DPRD. Para anggota DPRD bertemu langsung dengan masyarakat setempat, berdiskusi, dan mendengarkan keluhan, harapan, serta masukan dari warga terkait berbagai isu yang dihadapi di daerah mereka.

Isu yang paling banyak disoroti dalam kegiatan reses ini adalah terkait dengan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan perekonomian. Sekalgus menjadi wadah untuk DPRD Kota Bogor mendengarkan masukan dan kritikan menjelang berakhirnya masa jabatan pada Agustus mendatang.

Berdasarkan hasil reses yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, di Kecamatan Bogor Utara, banyak warga yang menyampaikan terimakasih kepada DPRD Kota Bogor yang telah membantu mengadvokasi warga mulai dari program motor sampah, rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan kesehatan, sengketa dengan pihak perumahan sampai program penebusan ijazah.

Baca Juga: DPRD Kota Bogor Siapkan Tiga Nama Calon Pengganti Bima Arya

Di samping itu, Atang juga masih menemukan adanya keluhan ataupun curhatan dari warga. Mulai dari harapan peningkatan pelayanan publik, perbaikan infrastruktur, beasiswa, kelanjutan program penebusan ijazah, pembangunan sarana ibadah, sertifikasi tanah, pendataan warga miskin, masalah tawuran hingga urusan pemberdayaan anak dan perempuan.

"Permasalahan yang kami temukan hampir sama dari tahun ke tahun, yaitu masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah. Sekarang malah lebih banyak warga mengeluh karena menganggur. Mereka juga mengeluhkan bansos maupun beasiswa yang selama ini dianggap kurang tepat sasaran,” ungkap Atang.

Selain berdialog dan bersilaturahmi, Kang Atang juga turun ke lapangan melakukan inspeksi terhadap program pembangunan yang sudah berjalan ataupun usulan infrastruktur warga yang perlu ditindaklanjuti.

Ia pun menilai, pembangunan di wilayah Bogor Utara harus semakin ditingkatkan. Meskipun pusat Kota Bogor berada di Kecamatan Bogor Tengah, namun perkembangan Kecamatan Bogor Utara terutama di Kelurahan Tegalgundil dan Bantarjati sebagai wilayah penyangga ekonomi perlu juga diperhatikan.

“Permasalahan utama harus menjadi inti dari program yang masuk di RPJMD 5 tahun ke depan. Program harus diarahkan untuk masalah ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah. Ini yang harus jadi fokus Pemkot dan pengawasan dari DPRD,” tutup Atang.

Baca Juga: Hadiri Peresmian Pasar Tanah Baru, DPRD Kota Bogor Taruh Banyak Harapan Kepada Perumda PPJ

Untuk Dapil Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah, Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menyampaikan banyak warga yang mengeluhkan terkait kurangnya fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan, masih belum adanya penambahan fasilitas pendidikan, tingginya angka pengangguran dan minimnya lahan pemakaman.

Selama tiga periode menjabat sebagai anggota DPRD Kota Bogor, pria yang akrab disapa Kang JM ini juga masih menemukan adanya aspirasi dari warga yang tidak kunjung terealisasi dan akhirnya diajukan kembali setiap tahunnya. Hal ini, dianggap oleh Kang JM sebagai bentuk gagalnya Pemerintah Kota Bogor dalam menyusun program kerja yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Setiap reses, pasti ada saja informasi dari warga bahwa ada usulan yang sudah bertahun-tahun diajukan namun tidak juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor. Ini menunjukkan kegagalan Pemkot dalam menyusun program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tegas Kang JM.

Dalam kegiatan reses yang digelar olehnya, Kang JM selalu menyisipkan pendidikan politik dan penyampaian kinerja DPRD Kota Bogor. Hal tersebut ia harapkan dapat merubah mindset warga Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah, agar lebih peka terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemkot Bogor dan tupoksi DPRD Kota Bogor.

“Selain menampung aspirasi warga, saya juga memberikan pendidikan politik dan penyampaian kinerja DPRD Kota Bogor, agar masyarakat paham apa saja tugas dewan dan apa saja kewajiban Pemkot Bogor, sehingga masyarakat lebih melek politik juga," ungkapnya.

Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata yang memiliki Dapil di Kecamatan Bogor Selatan, menyampaikan Berdasarkan hasil reses, dari sektor pendidikan, warga Rancamaya dan sekitarnya mengakui sangat membutuhkan bangunan SMP dan SMA Negeri yang baru. Minimnya fasilitas pendidikan di pinggiran Kota Bogor tersebut  menyulitkan bagi para siswa untuk mendapatkan jatah sekolah negeri melalui sistem zonasi.

"Kebutuhan atas unit sekolah baru, sudah menjadi kebutuhan yang urgensi bagi warga Rancamaya. Hal ini juga sudah saya sampaikan ke Wali Kota dan mudah-mudahan bisa direalisasikan karena Bappeda sudah mempunyai kajian tersebut," ujar Dadang.

Dadang juga mengungkapkan, persoalan air bersih di wilayah Bogor Selatan masih menjadi permasalah yang belum terselesaikan. Beberapa kali ia mengadvokasi warga ke pihak Perumda Tirta Pakuan karena diketahui adanya kebocoran pipa yang menyebabkan terputusnya pasokan air ke warga.

“Saya berkali-kali menyampaikan pelayanan Perumda Tirta Pakuan kepada warga di sekitaran BNR harus ditingkatkan lagi, karena selalu mematikan air tanpa ada pemberitahuan yang disebabkan adanya kebocoran di beberapa titik,” kata Dadang.

Sebagai wilayah yang termasuk ke dalam rawan bencana, Dadang I. Danubrata menyampaikan pengajuan perbaikan TPT, drainase dan perbaikan rumah harus dikedepankan. Hal tersebut bertujuan guna meminimalisir terjadinya korban jika terjadi bencana.

Secara tegas, Dadang I. Danubrata menyampaikan DPRD Kota Bogor akan mengawal terus program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat di wilayah dengan menaikkan anggaran pembangunan di wilayah dan menyiapkan anggaran BTT didalam APBD.

“Intinya DPRD berusaha mengedepankan pembangunan perbaikan sarana dan prasarana di wilayah dan perbaikan rumah serta fasilitas umum yang terkena bencana longosr, banjir dan lainnya,” tutup Dadang.