Kepala Inspektorat Bantah Ucapan Bupati Bogor Soal Hasil Akhir Kasus Kades Minta THR

SuaraBogor.id - Inspektorat Kabupaten Bogor menangkal ucapan atasnya sendiri Bupati Bogor, Rudy Susmanto soal hasil pemeriksaan empat kades minta THR yang akan diumumkan hari ini, Senin 14 April 2025.

Inspektur Kabupaten Bogor, Sigit Wibowo menjelaskan, Inspektorat Kabupaten Bogor merupakan bagian dari Saber Pungli. Sehingga, hasilnya tidak terpisah dari instansi lainnya yang juga anggota Saber Pungli.

"Jadi kami bagian saber pungli jangan dipisahin. (Hasilnya?) Masih di pak ketua saber, di pak Wakapolres, kami sekarang masih rapat di sana untuk menyelesaikan itu," kata Sigit.

Sebab, kata dia, Saber pungli masih belum menentukan apakah para kades itu melanggar secara administratif ataupun secara hukum.

"Karena ada kesimpulan kemarin dari pak ketua saber, itu ada yang mau ditindak lanjuti secara administrasi ada juga yang kalau misalnya masuk ke delik pidana itu akan ditindaklanjuti oleh Polres, kan harus dipisah dulu," jelas dia.

Ia menyebut, belum ada update signifikan dari Saber Pungli soal para kades tersebut. Tim Saber Pungli masih berkutat pada rapat-rapat tim saber pungli.

"Kalau sekarang itu seperti disampaikan kemarin ya tidak berubah, masih ada di empat desa itu, sekarang lagi dirapat juga sekretariat saber," jelas dia.

Bahkan, Inspektur Sigit mengaku belum mengetahui pihak perusahaan mana saja yang dipanggil untuk memberikan kesaksian.

"Nah spesifikasinya kan daftarnya ada di penyidik dulu sekarang, belum, jadi real nya seperti apa," jelas dia.

Baca Juga: Senin Tegang! Hasil Pemeriksaan Kades Minta THR ke Perusahaan Diumumkan

Sebelumnya, Bupati Bogor Rudy Susmanto menjelaskan bahwa hasil Saber Pungli telah mendapatkan hasil dari pemeriksaan empat Kades yang minta THR ke perusahaan.

Rudy Susmanto bahkan memastikan anak buahnya yakni Inspektorat Kabupaten Bogor akan merilis hasilnya pada Senin 14 April 2025 hari ini.

"Hasilnya sudah ada dari beberapa hari yang lalu, insya allah nanti hari senin nanti inspektorat akan memberikan rilisnya," kata Rudy, Minggu 13 April 2025 kemarin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat orang kepala desa (kades) itu berasal dari Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung; Desa Sukajaya, Kecamatan Tamansari; Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal; serta Desa Cicadas, Kecamatan Gunungputri.

Rudy menegaskan bahwa jika perbuatan para kades tersebut tergolong tindak pidana, Pemerintah Kabupaten Bogor tidak segan menyerahkan kasus itu kepada Polres Bogor dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk ditindaklanjuti.

"Segala hal yang berbau premanisme kita pun menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Kita pun sudah menetapkan Peraturan Bupati terkait Satgas Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Bogor, maka segala tindak premanisme di Kabupaten Bogor, kita akan berantas bersama-sama dengan forkopimda," tegasnya.