SuaraBogor.id - Dukung penuh instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya meminta kepada Danantara untuk melakukan evaluasi total terhadap jajaran direksi BUMN.
Hal itu diungkapkan Kang Asep sapaan akrabnya di Cibinong, dia menyebutkan, evaluasi tersebut sangat penting untuk melakukan transformasi di tubuh BUMN, sehingga BUMN dapat menjadi instrumen badan usaha milik negara yang strategis dan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
"Instruksi Presiden kepada Danantara untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh BUMN sangat masuk akal. Liga korupsi yang diinisiasi oleh BUMN harus dihentikan, dan efisiensi di tubuh seluruh BUMN harus semakin dimaksimalkan," ujar wakil rakyat dari Kabupaten Bogor tersebut.
Asep Wahyuwijaya juga menegaskan bahwa evaluasi tersebut harus diikuti dengan restrukturisasi atau penciutan jumlah BUMN yang ada, sehingga efisiensinya terjadi dan jajaran direksi, komisaris, dan seluruh pegawai BUMN yang tersisa dapat bekerja secara lebih efektif, lebih efisien, dan lebih gesit.
"Saya mendukung instruksi Presiden Prabowo kepada Danantara ini, karena transformasi di tubuh BUMN memang harus menjadi keniscayaan," kata Asep.
Arahan Presiden Prabowo Subianto agar pihak manajemen BUMN mengevaluasi kembali kinerja direksi disampaikan usai acara Town Hall Meeting Danantara-BUMN di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Senin (28/4).
"Kalau tidak berprestasi, kalau malas-malasan, kalau dia lakukan praktik-praktik yang tidak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti," kata Presiden Prabowo.
Presiden menambahkan, pemilihan direksi ke depan harus dilakukan secara objektif tanpa memandang suku, agama, ras, latar belakang, atau afiliasi politik.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa yang terpenting adalah kemampuan dan profesionalisme dalam bekerja untuk kemajuan Indonesia.
Baca Juga: Antisipasi Korupsi, Pemkab Bogor Gandeng Kejari dalam MoU Pencegahan Hukum
"Ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk Indonesia," katanya. [Antara].
Korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah masalah serius yang tentunya sangat berdampak luas terhadap perekonomian dan kepercayaan publik di Tanah Air.
BUMN padahal yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi nasional justru kerap terlibat dalam kasus penyalahgunaan wewenang, penggelapan dana, atau kolusi dalam pengadaan barang dan jasa.
Bentuk Umum Korupsi di BUMN RI:
- Mark-up proyek atau pengadaan barang/jasa – Nilai kontrak dibuat lebih besar dari nilai riil demi keuntungan pribadi atau kelompok.
- Gratifikasi dan suap – Pemberian imbalan kepada pejabat BUMN agar memenangkan proyek atau tender tertentu.
- Penyalahgunaan anggaran operasional – Dana operasional digunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak sesuai tujuan.
- Kolusi dengan pihak swasta – Kerjasama dengan pihak luar untuk melakukan transaksi fiktif atau merugikan negara.
- Manipulasi laporan keuangan – Untuk menyembunyikan kerugian atau penyalahgunaan dana.
Dampak Korupsi di Tubuh BUMN:
- Kerugian negara dalam jumlah besar.
- Menurunnya kinerja BUMN, bahkan bisa menyebabkan kebangkrutan.
- Menurunnya kepercayaan investor dan publik.
- Terganggunya pelayanan publik, terutama di sektor vital seperti energi, transportasi, dan keuangan.
Contoh Kasus Nyata:
- Beberapa kasus besar yang pernah terjadi di Indonesia antara lain:
- Kasus Jiwasraya – Merugikan negara triliunan rupiah karena rekayasa investasi.
- Kasus Garuda Indonesia – Melibatkan suap dan pengadaan pesawat.
- Kasus PT Asabri – Penyimpangan investasi dan pengelolaan dana prajurit TNI/Polri.
Upaya Pencegahan:
- Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.
- Digitalisasi proses bisnis untuk meminimalkan celah manipulasi.
- Audit rutin oleh BPK atau auditor independen.
- Penerapan Good Corporate Governance (GCG).
- Penegakan hukum yang tegas oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya.
Berita Terkait
-
Antisipasi Korupsi, Pemkab Bogor Gandeng Kejari dalam MoU Pencegahan Hukum
-
Simbol Kepemimpinan Kembali ke Asal, Bupati Rudy Dapat Wejangan dari Sumedang Larang
-
Ledakan Petasan Warnai Kebakaran Hebat di Leuwiliang, Polisi Selidiki Penyebab Pasti
-
Gebrakan Bupati Rudy! Rp 724 Miliar Disiapkan Agar Warga Bogor Berobat Gratis
-
Waspada Hoaks! KP2C Bantah Kabar Bohong Siaga 1 Sungai Cileungsi
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Abaikan Demo, Kades Bojong Kulur Tetapkan Satu Syarat Mundur: Perintah Langsung dari Bupati
-
Dituduh Hoaks dan Tak Berdasar, Kades Bojong Kulur: Saya Khawatir Dianggap Benar
-
Dilengserkan BPD, Kades Bojong Kulur Melawan: Saya Tidak Akan Mundur, Ini Bukan Aturan Hukumnya
-
Ironi di Perbatasan Jabar - Banten: Warga Tertibkan Truk, Kadishub Bogor Ancam Lapor Polisi
-
Didemo Ratusan Warga, Ini 5 Fakta Penting Dibalik Lengsernya Kades Bojong Kulur