9 Obat Herbal Ilegal Ditarik BPOM, Bisa Sebabkan Kebutaan Hingga Kematian

SuaraBogor.id - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menindak sebanyak sembilan (9) produk obat bahan alam (OBA) berbahan kimia obat (BKO).

Bahaya bagi kesehatan pengonsumsi karena dapat memicu seperti gangguan penglihatan, stroke hingga kematian.

"Temuan kami menunjukkan sembilan produk ini mengandung BKO. Ini sangat berbahaya jika dikonsumsi masyarakat,” kata Kepala BPOM Taruna Ikrar di Jakarta, Kamis 19 Juni 2025.

Sembilan produk itu adalah Harimau Putih, One Man, Amirna Lelaki, Urat Madu Gold, Redak-Sam, Jarak Pagar, Contra Lin, Real Slim Ultimate, dan Vitamin Gemuk Alami.

Baca Juga: Bahaya Mengintai! Kemenkes dan BPOM Soroti Keamanan Pangan Program Gizi Gratis

Taruna lalu menyampaikan sembilan produk itu ditemukan selama periode pengawasan pada Mei 2025 yang dilakukan BPOM terhadap 683 produk OBA, obat kuasi, dan suplemen kesehatan dari berbagai wilayah di Indonesia.

Ia menyampaikan pula jenis produk obat bahan alam ilegal yang ditemukan itu sebagian mencantumkan logo jamu pada kemasannya.

Produk tersebut, kata Taruna, mencantumkan klaim stamina pria, pegal linu, pelangsing, dan penggemuk badan.

Sebagian besar temuan ini mengandung BKO, seperti sildenafil, tadalafil, vardenafil, asam mefenamat, parasetamol, natrium diklofenak, sibutramin, deksametason, siproheptadin, serta glibenklamid dan metformin.

Menurut Taruna, BKO seharusnya hanya digunakan dengan indikasi yang tepat di bawah pengawasan tenaga medis dan dilarang digunakan dalam obat bahan alam.

Baca Juga: Emak-emak Cianjur Bakar Kios Obat Terlarang yang Masih Nekat Berjualan Usai Disegel Polisi

Lebih lanjut, dia menjelaskan pengonsumsian OBA yang mengandung BKO sildenafil, tadalafil, dan turunannya dapat menyebabkan gangguan penglihatan, stroke, hingga kematian.

Sementara itu, asam mefenamat dan natrium diklofenak dapat memicu gangguan saluran cerna dan kerusakan hati.

Lalu, ada pula sibutramin yang dapat meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, sedangkan penggunaan deksametason dan siproheptadin dalam jangka panjang dapat menimbulkan gangguan hormonal, obesitas, dan penurunan imunitas.

“BPOM tidak akan mentoleransi tindakan pelaku usaha yang dengan sengaja mencampurkan BKO dalam produk OBA. Penggunaan BKO dalam produk OBA sangat dilarang. Ini bukan hanya masalah administratif, tetapi juga menyangkut nyawa dan keselamatan konsumen," ujar dia.

Taruna pun mengatakan BPOM akan terus melakukan pengawasan secara intensif dan menindak tegas pelaku usaha yang mengedarkan produk tidak aman.

Terhadap pelanggaran semacam ini, BPOM siap mengambil langkah hukum tegas sesuai dengan ketentuan Pasal 435 junct9nPasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana hingga 12 tahun penjara atau denda maksimal Rp5 miliar.

BPOM lalu mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran terhadap produksi, peredaran, promosi, atau iklan OBA dan SK kepada BPOM melalui Contact Center HALOBPOM di 1500533 atau melalui kanal resmi lainnya.

Perkuat Pengawasan

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk mengantisipasi peredaran zat berbahaya bagi tubuh manusia.

Wakil Bupati OKU Selatan, Misnadi di Muaradua, mengatakan bahwa dalam rangka memperkuat pengawasan obat dan makanan pihaknya menggandeng BPOM Palembang, Sumsel.

"Kami melakukan penguatan kolaborasi lintas sektor demi menjamin keamanan produk konsumsi masyarakat," katanya.

Menurutnya, sinergi ini sebagai langkah konkret untuk melindungi masyarakat dari produk berbahaya, serta mendorong gaya hidup yang sehat.

Ia juga menegaskan komitmen Pemkab OKU Selatan dalam mendukung pengawasan, serta memperluas edukasi publik tentang pentingnya memilih produk yang aman, terdaftar, dan sesuai standar.

Sosialisasi tersebut dilakukan untuk membina produsen, penjual, dan konsumen agar merasa aman, nyaman, dan sehat dalam mengkonsumsi makanan dan obat-obatan.

"Kami ingin memastikan makanan dan obat-obatan yang dikonsumsi masyarakat tidak berbahaya bagi tubuh manusia," tegasnya.

Kepala BPOM Palembang, Yani Ardiyanti menyampaikan, pembentukan tim pengawasan obat dan makanan di daerah perlu dilakukan untuk mengantisipasi peredaran zat berbahaya bagi tubuh manusia.

Pengawasan tersebut mencakup seluruh produk obat dan olahan pangan, termasuk dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan makanan yang diberikan aman dikonsumsi masyarakat.

"Terkait obat-obatan, di Sumsel penggunaan antibiotik tanpa resep dokter masih tinggi yakni sekitar 80 persen. Kami ingin bersama-sama menurunkan angka ini melalui pengawasan terpadu, termasuk dalam program MBG," ujarnya.