Bangun 3.000 Rutilahu, Pemkab Bogor Anggarkan Rp20 Juta per Rumah

SuaraBogor.id - Sebuah gebrakan signifikan dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mengatasi salah satu masalah sosial paling mendasar tempat tinggal.

Menghadapi data mengejutkan adanya 14.000 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang tersebar di wilayahnya, Pemkab Bogor secara drastis menambah anggaran program Rutilahu dalam APBD tahun 2025.

Langkah ini bukan sekadar penambahan biasa, melainkan sebuah akselerasi masif yang menargetkan perbaikan 3.000 rumah warga dalam satu tahun sebuah lompatan besar dari target-target sebelumnya.

Setiap keluarga penerima manfaat akan mendapatkan stimulus sebesar Rp20 juta untuk mengubah hunian mereka menjadi tempat yang lebih aman dan sehat.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil sebagai respons atas situasi darurat yang tidak bisa lagi ditangani dengan langkah-langkah normatif.

• Masalah Utama: 14.000 Rumah Tidak Layak Huni
• Target Lama (Estimasi): ~100 rumah / tahun
• Target Baru 2025: 3.000 rumah / tahun
• Bantuan Stimulus: Rp 20 Juta / Kepala Keluarga (KK)
• Darurat 14.000 Rumah: Ketika Langkah Lambat Bukan Pilihan

Keputusan untuk menggelontorkan anggaran besar ini berakar dari sebuah kesadaran bahwa metode yang ada berjalan terlalu lambat untuk mengejar ketertinggalan. Rudy Susmanto secara blak-blakan memaparkan kalkulasi yang menjadi dasar percepatan ini.

"Berdasarkan data yang kami terima jumlah rumah tidak layak huni se Kabupaten Bogor ada 14.000. Kalo kita setahun hanya menganggarkan 100 rumah lima tahun baru 500," kata Rudy, Kamis (7/8/2025).

Kutipan tersebut menggambarkan betapa gentingnya situasi. Dengan kecepatan lama, dibutuhkan waktu lebih dari satu abad untuk menuntaskan seluruh masalah Rutilahu di Kabupaten Bogor.

Sebuah kemewahan waktu yang jelas tidak dimiliki oleh belasan ribu warga yang setiap hari harus tinggal di bawah atap yang rapuh, dinding yang keropos, dan lantai beralaskan tanah.

Baca Juga: Pemkab Bogor, Polres dan Kodim Bersinergi Perluas Dapur Makan Bergizi untuk Pelajar

Menyadari hal ini, Pemkab Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor sepakat untuk melakukan terobosan fiskal demi percepatan yang signifikan.

Untuk mengeksekusi target ambisius ini, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor menjadi garda terdepan. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DPKPP, Eko Mujiarto, merinci angka konkret dari program percepatan ini.

"Nambah 2.750, jadi total ada 3.000 bantuan Rutilahu tahun ini," jelas Eko.

Setiap keluarga yang rumahnya terverifikasi akan menerima dana stimulus tunai untuk rehabilitasi. "Per KK Rp20 Juta," singkatnya.

Namun, Bupati Rudy Susmanto menekankan bahwa dana Rp20 juta ini adalah stimulus, bukan biaya penuh pembangunan. Kunci keberhasilan program ini terletak pada kolaborasi dan semangat gotong royong yang menjadi DNA masyarakat Indonesia.

"Maka kita kerja di akhir tahun rumah tidak layak huni berupaya kita anggarkan, maka betul-betul pemerintah harus ada percepatan-percepatan walaupun nilainya hanya sebagai stimulus kami menuntaskan oleh gotong royong bersama masyarakat," jelas Rudy.