Kades Cikuda dan Raksasa Properti: 5 Fakta Terkini Dugaan Suap Rp3 Miliar Guncang Parung Panjang

SuaraBogor.id - Kasus dugaan korupsi yang menyeret Kepala Desa (Kades) Cikuda, Parungpanjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat kini semakin panas di kalangan masyarakat.

Pasalnya ini bukan lagi sekadar cerita oknum kades di Bogor, melainkan sebuah narasi yang diduga kuat melibatkan pemain besar dari industri properti.

Uang miliaran rupiah disebut-sebut menjadi pelumas dalam transaksi tanah di kawasan strategis ini.

Berikut adalah 5 fakta kunci yang perlu kamu tahu tentang dugaan kongkalikong antara penguasa desa dan pengusaha properti ini.

1. Nama Perusahaan Disebut Jelas: PT. Anugerah Kreasi Propertindo

Ini adalah poin paling krusial. Pihak kepolisian tidak ragu menyebut nama perusahaan yang diduga menjadi sumber aliran dana.
Kapolres Bogor, AKBP Wikha Ardilestanto, secara eksplisit menyatakan bahwa kasus ini terkait dengan pembelian tanah oleh PT. Anugerah Kreasi Propertindo.

Keterbukaan ini menempatkan perusahaan dalam sorotan utama dan menjadi titik awal untuk membongkar dugaan praktik bisnis yang tidak sehat.

2. Nilai Jumbo: Gratifikasi Diduga Mencapai Rp 3 Miliar

Angka yang muncul dalam kasus ini bukanlah angka sembarangan. Dugaan gratifikasi yang diterima Kades Cikuda (AS) disebut mencapai Rp3 Miliar.

Baca Juga: Skandal Suap Kades Cikuda, Perusahaan Properti Diduga Jadi Otak di Balik Uang Rp3 Miliar

Jumlah fantastis ini sontak menimbulkan pertanyaan besar seberapa vital peran seorang kepala desa hingga "tanda tangannya" bisa dihargai semahal itu oleh perusahaan properti? Uang ini diduga untuk memuluskan berbagai proses administrasi pertanahan.

3. Modus Klasik: 'Pelicin' Dokumen di Gerbang Pertama

Mengapa seorang Kades menjadi sangat penting bagi pengembang? Karena merekalah "penjaga gerbang" pertama.

Untuk proyek skala besar, perusahaan butuh berbagai dokumen dari tingkat desa, seperti surat keterangan tidak sengketa atau rekomendasi izin. Tanpa restu Kades, proyek bisa macet total.

Modus "memberi hadiah" kepada kepala desa adalah jalan pintas klasik yang diduga digunakan untuk melewati birokrasi dan mengamankan investasi.

4. Polisi Sangat Serius: Kasus Resmi Naik ke Tahap Penyidikan (Sidik)