Dari Data Pemilih hingga Fasilitas, Bawaslu Bogor Beri Catatan Penting untuk Perbaikan Sistem Pemilu

SuaraBogor.id - Di tengah penundaan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) hingga tahun 2026, suara dari lapangan, khususnya dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor, menjadi krusial.

Dalam acara Penguatan Kelembagaan Pengawasan Pemilu di Bigland Hotel Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 25 September 2025, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin, secara gamblang memaparkan kebutuhan mendesak.

"Yang harus menjadi perhatian serius dalam perbaikan sistem pemilu. Masukan ini menjadi vital, sejalan dengan pengakuan Anggota DPR RI Komisi II, Dede Yusuf, bahwa pembuat undang-undang seringkali tidak merasakan langsung realitas di lapangan," katanya, kepada SuaraBogor.

Penundaan revisi UU Pemilu, meskipun disebabkan oleh padatnya agenda legislasi DPR, diharapkan dapat memberikan waktu lebih bagi Komisi II untuk menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder.

Bawaslu Kabupaten Bogor, sebagai garda terdepan pengawasan pemilu, memiliki pengalaman empiris yang tak ternilai dalam menghadapi tantangan di setiap tahapan.

Oleh karena itu, poin-poin yang disampaikan Ridwan Arifin bukan sekadar usulan, melainkan cerminan dari kebutuhan nyata untuk mewujudkan pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam aspek Regulasi, Ridwan Arifin secara khusus menekankan pentingnya adanya aturan teknis yang jelas dan mekanisme kerja yang baku untuk setiap tahapan pemilu.

Ini bukan sekadar permintaan normatif, melainkan kebutuhan konkret yang timbul dari pengalaman pengawasan di lapangan.

Ia mencontohkan dua dokumen yang sangat relevan.

Baca Juga: Jalan Terjal Perbaikan Demokrasi, DPR Tunda Revisi UU Pemilu, Ini Kata Dede Yusuf

“Perbawaslu 1 Tahun 2025 pengawasan Pemutakhiran DPB (Daftar Pemilih Berkelanjutan) serta Instruksi Bawaslu Provinsi Jawa Barat nomor 186/PM.0.01/K.JB/09/2025 tanggal 11 September 2025 perihal instruksi pencegahan dan uji petik," katanya.

Kebutuhan akan Perbawaslu yang mengatur Pemutakhiran DPB menunjukkan betapa krusialnya data pemilih yang akurat dan terbarui sebagai fondasi pemilu yang adil.

Tanpa regulasi yang detail dan responsif, potensi manipulasi data atau hilangnya hak pilih warga sangat besar.

Demikian pula dengan instruksi pencegahan dan uji petik, yang merupakan alat operasional Bawaslu untuk mencegah pelanggaran sejak dini.

Ini menggarisbawahi bahwa revisi UU Pemilu harus mampu mengakomodasi dan memberi ruang bagi lahirnya regulasi teknis yang adaptif dan kuat, memastikan setiap celah potensial bagi pelanggaran dapat ditutup.

Masukan ini menjadi vital karena langsung bersentuhan dengan efektivitas pengawasan di tingkat daerah.

Aspek Kelembagaan dan SDM juga menjadi sorotan tajam dari Bawaslu Kabupaten Bogor. Ridwan Arifin menyoroti pentingnya Penugasan Organik Bawaslu dalam struktur Kepegawaian.

"Ini mengindikasikan adanya kebutuhan akan status kepegawaian yang lebih stabil dan terstruktur bagi jajaran Bawaslu, yang selama ini mungkin masih menghadapi tantangan dalam hal kepastian karir dan profesionalisme," ucap dia.

Lebih lanjut, ia menyebut Keberadaan ASN (14 PPPK dan 3 CPNS) dalam meningkatkan profesionalitas serta mendukung reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu.

Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), diharapkan dapat membawa dampak positif dalam peningkatan kapasitas dan profesionalisme staf pengawas pemilu.

"Penguatan jajaran internal melalui pendidikan, pelatihan dan Sertifikasi," ungkapnya lagi.

Hal ini menekankan bahwa kualitas pengawasan pemilu sangat bergantung pada SDM yang berkualitas, terlatih, dan memiliki sertifikasi yang relevan, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks dan penggunaan teknologi dalam pemilu.

Terakhir, dalam aspek Partisipasi Publik, Ridwan Arifin menekankan pentingnya Kerjasama dengan Stakholder, Masyarakat, Media dan Akademisi dalam pengawasan yang partisipatif.

"Ini adalah pengakuan bahwa pengawasan pemilu tidak bisa hanya dibebankan pada lembaga resmi seperti Bawaslu. Keterlibatan aktif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media, adalah kunci untuk menciptakan pengawasan yang efektif dan menyeluruh," tegasnya.

Poin-poin yang disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor ini sangat relevan dengan komitmen Dede Yusuf.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut mengakui bahwa seringkali pembuat undang-undang tidak merasakan langsung apa yang terjadi di lapangan.

“Karena pembuat uu biasanya tidak merasakan apa yg terjadi di lapangan,” katanya.

Oleh karena itu, masukan dari Bawaslu Kabupaten Bogor, KPU, NGO, LSM, dan masyarakat sipil lainnya menjadi sangat krusial.

“Dengan seperiti ini kita bisa sering ketemu sering mendapatkan informais sehingga nanti ketika membuat keputusan apapun juga itu based on data empiris yg terjadi di lapangan,” tegas Dede Yusuf.

Masukan dari Bawaslu Bogor adalah contoh nyata bagaimana pengalaman empiris di tingkat lokal dapat menjadi fondasi yang kuat bagi perumusan kebijakan nasional.