Kejari Kabupaten Bogor mengadakan sosialisasi kepada Apdesi tentang tata kelola keuangan desa dan kebijakan, fokus pada program prioritas Presiden Prabowo (MBG dan Kopdes Merah Putih).
Kejaksaan melakukan pengawasan penyelewengan wewenang di tingkat desa. Mereka menggunakan aplikasi "JagaDesa" (Jaksa Garda Desa) untuk merespon dan menyelesaikan masalah warga.
Aplikasi JagaDesa berfungsi sebagai garda terdepan Kejaksaan dalam menerima laporan dan permasalahan warga, memastikan penyelesaian cepat dan sinergi untuk pembangunan desa.
SuaraBogor.id - Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor melakukan sosialisasi terhadap tata kelola keuangan dan mekanisme kebijakan pemerintah desa dalam mengawal program prioritas presiden Prabowo Subianto.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Denny Achmad menjelaskan, pihaknya mengundang Apdesi untuk sharing tentang sejumlah hal, diantaranya pengelolaan Koperasi merah putih dan Makan Bergizi Gratis.
"Pokoknya kita minta temen-temen Apdesi untuk mengikuti program pemerintah mendukung program pemerintah khususnya dalam hal MBG dan Kopdes Merah Putih," kata dia, Selasa 11 November 2025.
Tak hanya itu, Denny Achmad menyampaikan bahwa pihaknya melakukan pengawasan terhadap segala hal penyelewengan wewenang dari mulai tingkat desa.
Ia menyebut, Kejaksaan Agung memiliki aplikasi JagaDesa agar masyarakat bisa cepat mendapatkan respon dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor jika ada permasalahan di desa mereka.
"Bupati juga sudah membuat satgas ya, satuan tugas khusus tentang percepatan gitu, tentunya dari kejaksaan juga ada aplikasi JagaDesa, semua itu udah ada instrumennya," jelas dia.
"Makanya intinya kita harus saling koordinasi dan kolaborasi tetap bersinergi untuk pembangunan masyarakat Kabupaten Bogor," jelas dia.
Denny menjelaskan, aplikasi JagaDesa itu menjadi garda terdepan dalam menerima laporan warga tentang permasalahan yang menjadi bagian dari kewenangan Kejaksaan.
"Jadi aplikasi jagadesa itu Jaksa Garda Desa, jadi segala permasalahan bisa ditanyakan di aplikasi itu. Jadinya biar mudah menyerap informasi dari bawah dan bisa kita langsung selesaikan, kita pastikan beri solusi," jelas dia.
Baca Juga: Hanya 4 dari 55 Dapur Penuhi Izin! Program Makan Gratis di Bogor Terancam Soal Keamanan Pangan Anak
"Nanti kalaupun memang udah turun dari Kejari, kita turun sesuai dengan tugas fungsi kita," lanjutnya.
Kontributor : Egi Abdul Mugni
Berita Terkait
-
Hanya 4 dari 55 Dapur Penuhi Izin! Program Makan Gratis di Bogor Terancam Soal Keamanan Pangan Anak
-
Jangan Sampai Ketinggalan! 6 Harta Karun Tersembunyi di Bogor Ini Bikin Anak Lupa Gadget
-
Geruduk Area KNPI! Satpol PP Bogor Robohkan Bangunan Liar, Ternyata Ini Alasannya
-
Bupati Bogor Rudy Susmanto Mau Gratiskan Kesehatan dan Pendidikan Negeri-Swasta
-
MWA Bangga Sekaligus Ditinggal Guru Besar Terbaik IPB, Siapa Pengganti Rektor Arif Satria?
Terpopuler
- Cara Aktifkan Fitur End-to-End Encryption WhatsApp, Pastikan Obrolan Rahasiamu Bebas Sadap
- 4 Shio yang Tinggalkan Masa Sulit Mulai 5 November 2026, Siap Sambut Kebahagiaan
- Jokowi: Saya Disadap, Tapi Saya Diam Saja
- 5 Sepatu Jalan Lokal Tanpa Tali yang Nyaman dan Anti Jebol Menurut Review
- 9 Sunscreen untuk Wanita Usia 50 Tahun ke Atas agar Kulit Awet Muda
Pilihan
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa POM TNI, Soal Penyadapan Prabowo?
-
Jokowi Tak Banyak Komentar Soal Penyadapan Prabowo: Kita Hormati Proses Hukum
-
Dicecar soal Listyo Sigit Prabowo, Jokowi: Semua Orang juga Sudah Tahu
-
Jokowi Ngaku Lupa Nama 3 Temannya yang Wisuda Bareng di UGM
-
Hakim Potong Omongan Jokowi yang Melebar: Jawab Saja Pertanyaannya!
Terkini
-
Tampil Dominan, Soft Tenis Kabupaten Bogor Segel Gelar Juara Umum Porprov Jabar 2026
-
Ibu Rumah Tangga Terlibat Peredaran Narkoba di Bogor
-
Kabar Baik Warga Ciomas dan Sekitarnya, Kemacetan Laladon Mulai Digarap 2027
-
Garap Rentetan Saksi Korupsi HGB Summarecon, KPK Panggil Pejabat BPN Bogor hingga Petinggi Swasta
-
Mensos Ungkap Lima Tenaga Pendidik Sekolah Rakyat Dipecat, Termasuk Kepala Sekolah