Nilainya Capai Rp4,7 Triliun, Jalan Puncak II Siap Dibangun Mulai 2026

SuaraBogor.id - Bagi Kawan Muda yang hobi healing ke Puncak Bogor setiap akhir pekan, pasti sudah akrab dengan drama buka tutup jalur yang bikin tua di jalan.

Namun, ada secercah harapan baru! Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor membawa kabar segar bahwa proyek legendaris Jalan Poros Tengah Timur (PTT) atau yang lebih dikenal sebagai Jalan Puncak II, akan kembali dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2026 mendatang.

Kepastian ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika.

Ia menegaskan bahwa proyek ini bukan wacana semata, melainkan prioritas strategis untuk mengurai benang kusut kemacetan di kawasan wisata Puncak yang sudah melegenda.

“Pemkab Bogor konsisten menjadikan Jalan Puncak II atau PTT sebagai proyek prioritas dan strategis. Pada 2026 pembangunan dilanjutkan dengan dukungan Pemprov Jabar,” ujar Ajat, dilansir dari Antara, Kamis 25 Agustus 2025.

Jalan Puncak II didesain sebagai jalur alternatif sakti yang menghubungkan kawasan Sentul Bogor langsung menuju Istana Cipanas Cianjur. Jalur ini juga akan terintegrasi dengan Jalan Transyogi di wilayah Cariu.

Keberadaannya dirancang untuk menciptakan konektivitas super cepat antar-wilayah, menghubungkan Kabupaten Bogor, Cianjur, Bekasi, hingga Karawang. Bagi pelancong dari Jakarta dan Banten, ini adalah opsi emas untuk menghindari kemacetan Gadog-Cisarua.

Dokumen perencanaan mencatat potensi efisiensi yang luar biasa:

Efisiensi Jarak Tempuh: Meningkat hingga 16 persen.

Baca Juga: Bukan Hanya Polisi, Sosok-sosok Ini Turut Amankan Malam Natal di Kabupaten Bogor

Target Penurunan Macet: Kemacetan di jalur Puncak eksisting diprediksi berkurang drastis hingga 50 persen.

Pembangunan ini bukan sekadar soal pariwisata, tetapi misi kemanusiaan dan ekonomi. Ajat menyoroti bahwa wilayah Bogor Timur selama ini cukup terisolir.

Data menunjukkan rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kecamatan yang dilintasi jalur ini masih di bawah rata-rata kabupaten. Kecamatan Sukamakmur bahkan mencatat IPM terendah di angka 65,94.

Dengan adanya akses jalan yang mulus, diharapkan ekonomi warga lokal akan terdongkrak, akses pendidikan dan kesehatan semakin mudah, dan kesejahteraan masyarakat meningkat pesat.

Membangun jalan sepanjang 56,25 kilometer membelah perbukitan tentu bukan hal murah. Estimasi kebutuhan anggaran (berdasarkan hitungan 2021) menembus angka fantastis Rp4,7 triliun.

Karena keterbatasan APBD, skema pembiayaan dilakukan secara keroyokan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan swasta.