Darurat Lahan Makam di Puncak Bogor

SuaraBogor.id - Memasuki tahun anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) menetapkan target ambisius namun krusial.

Tahun ini dicanangkan sebagai momentum percepatan untuk menuntaskan berbagai Pekerjaan Rumah (PR) terkait fasilitas sosial dan umum yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.

Kepala DPKP Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto, menegaskan bahwa fokus utamanya tidak hanya pada pembangunan baru, melainkan menyelesaikan utang program masa lalu yang belum tuntas.

Salah satu sorotan utamanya adalah nasib para korban bencana alam di wilayah Bogor Barat yang telah menanti kepastian tempat tinggal selama bertahun-tahun.

Bagi Kawan Muda yang mengikuti isu kebencanaan, pasti ingat rentetan bencana alam yang melanda Bogor Barat pada 2020 silam.

Hingga kini, penyediaan Hunian Tetap (Huntap) bagi para penyintas masih menjadi isu yang mendesak. Eko Mujiarto memastikan bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun eksekusi untuk membereskan masalah ini.

"Terutama berkaitan dengan penyelesaian huntap, kemudian korban bencana alam, terus kemudian rutilahu, rumah tidak layak huni itu juga PR, masih banyak yang harus kita selesaikan," kata Eko, Minggu (4/1/2026).

Selain isu hunian, DPKP juga menyoroti ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU), khususnya terkait lahan pemakaman umum. Berdasarkan pemetaan wilayah, terjadi ketimpangan yang cukup mencolok antarwilayah di Kabupaten Bogor.

Eko mengungkapkan fakta yang cukup mengkhawatirkan bagi warga yang tinggal di kawasan wisata Puncak dan sekitarnya.

Baca Juga: 6 Orang Ngaku Polisi dan Wartawan Diamuk Massa, Lakukan Pemerasan ke Warga

"Sampai dengan saat ini untuk wilayah Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Utara aman, cuman memang hanya Bogor Selatan yang masih tanah makamnya masih belum ada," ungkapnya.

Krisis lahan makam di Bogor Selatan atau kawasan Puncak Bogor ini disinyalir akibat tingginya alih fungsi lahan menjadi area komersial dan vila, sehingga ruang publik untuk pemakaman warga lokal semakin tergerus. Hal ini menjadi atensi khusus pemerintah untuk segera mencarikan solusi, baik melalui pengadaan lahan baru maupun optimalisasi kewajiban pengembang.

"Terus kemudian juga sarana prasarana umum seperti cadangan tanah makan, PSU perumahan itu juga harus segera kita selesaikan, baik secara administrasi maupun secara pemanfaatan," jelas dia.

Kontributor : Egi Abdul Mugni