Habib Rizieq Mau Berunding dengan Mahfud MD, Pesantren FPI Boleh Beroperasi

Mahfud tidak mempermasalahkan Markaz Syariah tetap berdiri asal kepengurusannya tidak hanya oleh FPI.

Pebriansyah Ariefana | Bagaskara Isdiansyah
Selasa, 29 Desember 2020 | 13:17 WIB
Habib Rizieq Mau Berunding dengan Mahfud MD, Pesantren FPI Boleh Beroperasi
Ponpes Agrokulturan Markaz Syariah (Suara.com/Andi)

"Nah sekarang kita pastikan dulu petaninya apa betul sudah 20 tahun di situ? Dan kedua HGU sebenarnya baru dimiliki secara resmi tahun 2008," tuturnya.

Suasana menuju Ponpes Agrokultural Markaz Syariat Megamendung, Bogor, yang rencananya akan dikunjungan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab, Senin (9/11/2020). [Suara.com/Andi Ahmad Sulaendi]
Suasana menuju Ponpes Agrokultural Markaz Syariat Megamendung, Bogor, yang rencananya akan dikunjungan pimpinan FPI Habib Rizieq Shihab, Senin (9/11/2020). [Suara.com/Andi Ahmad Sulaendi]

"Sehingga tahun 2013 ketika tanah itu dibeli oleh Habib Rizieq itu sebenarnya belum 20 tahun digarap oleh petani kalau dihitung sejak pemberian nya oleh negara pengurusannya oleh negara terhadap apa namanya PTPN VIII. Tapi mari kita selesaikan ini secara baik-baik," tambah Mahfud.

Sebelumnya, Habib Rizieq mengakui pesantren yang sering disebut Markaz Syariah di Megamendung Bogor merupakan milik PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Gunung Mas.

Pesantren tersebutmau digusur dan santrinya harus meninggalkan pesantren. Hal ini diungkapkan Habib Rizieq Shihab dalam sebuah video yang diunggah Front TV di YouTube, Rabu (23/12/2020).

Baca Juga:SP3 Dicabut Pengadilan, Kasus Chat Mesum Habib Rizieq Dibuka Lagi

"Pesantren ini beberapa tahun terakhir mau diganggu. Mau gusur ini pesantren, mau usir ini pesanren, mau tutup ini pesantren, dan menyebar fitnah kalau pesantren ini serobot tanah negara," kata Habib Rizieq.

Habib Rizieq mengklaim mempunyai sertifikat Hak Guna Usaha atau HGU atas tanah tersebut.

Namun di sisi lain, PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII Gunung Mas sudah somasi pihak pesantren. Pesantren Agrokultural Markaz Syariah Megamendung berdiri di tanah seluas kurang lebih 30.91 hektar di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Surat somasi dari PTPN berisi perintah pengosongan lahan pesantren milik HRS seluas kurang lebih 30,91 hektar. Surat tersebut berkop PTPN VIII dengan nomor SB/11/6131/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020 yang menyebut lahan itu merupakan aset perusahaan bersertifikat HGU (Hak Guna Usaha) Nomor 299 tanggal 4 Juli 2008.

Baca Juga:PN Jaksel Cabut SP3 Kasus Chat Mesum Habib Rizieq

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini