Sebelumnya:
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar Front Pembela Islam (FPI) meminta perkaranya diadili di pengadilan HAM. Selain itu, meminta aparat penegak hukum mengungkap tuntas perkara tersebut secara transparan.
Ketua TP3 Abdullah Hehamahua menyebut dua poin tersebut yang disampaikan langsung pihaknya kepada Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam pertemuan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (9/3) pekan lalu.
“Kami sampaikan dua hal, artinya supaya ini ditangani terbuka dan transparan dan kedua ini di pengadilan HAM bukan di pengadilan biasa,” kata Abdullah dalam diskusi bertajuk ‘Terungkap! Maksud Amien Rais Temui Jokowi Soal FPI!’, Minggu, (14/3/2021).
Baca Juga:Ngotot Laskar FPI Korban HAM Berat, TP3 Klaim Punya Bukti Setebal 2 Jilid
Menurut Abdullah, pihaknya bersikukuh bahwa kematian enam laskar FPI yang tewas tertembak anggota Polda Metro Jaya di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.
Sehingga, mendesak pemerintah untuk membawa perkara tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) di Den Haag, Belanda.
“Presiden menjawab dua poin. Artinya pemerintah akan melaksanakan secara terbuka, secara adil, dan kalau TP3 (ada temuan atau masukan) silakan sampaikan,” katanya.
Amien Rais dan tim TP3 enam laskar FPI sebelumnya menemui Presiden Jokowi. Dalam pertemuan itu Jokowi turut didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD.
Mahfud mengungkap inti daripada pertemuan itu tim TP3 meyakini presiden bahwa kasus kematian enam laskar FPI merupakan bentuk pelanggaran HAM berat.
Baca Juga:Kasus Laskar FPI Sulit Diadili di ICC, Komnas HAM Curhat 12 Kasus HAM Berat
“Bahwa mereka yakin telah terjadi pembunuhan yang dilakukan dengan cara melanggar HAM berat dan pelanggaran HAM biasa sehingga 6 Laskar FPI meninggal lalu,” ungkap Mahfud.
