Seharusnya, ujar dia, cukup waktu untuk mengevakuasi warga sebelum ledakan tepat ketika bau gas menguar.
"Terciumnya bau gas/uap sebelum ledakan menunjukan terjadinya kebocoran dalam sistem kilang minyak balongan. Seharusnya cukup waktu untuk mengevakuasi warga sebelum terjadi ledakan dan kebakaran," paparnya.
Dwi menambahkan, ancaman pidana membayangi Pertamina. Semestinya, laporan warga atas bau menyengat yang menguar sebelum ledakan, segera ditindaklanjuti.
"Harusnya ada pidana juga karena warga sempat protes ada bau, tapi tidak diacuhkan. Jeda waktu itu semestinya dipakai untuk evakuasi sehingga tidak ada korban," tuturnya.
Baca Juga:Kebakaran Ruko di Medan, Penghuni Tewas Terjebak Dalam Kamar Mandi
Ancaman Kesehatan Warga
Menurut dia, sebab peristiwa itu, kesehatan warga terdampak ledakan dan kebakaran kilang minyak Pertamina terancam.
Menurut Dwi, senyawa-senyawa hidrokarbon atau aromatik yang terbentuk dapat menyebabkan kematian ataupun kanker dalam jangka panjang.
"Semuanya (warga) rawan. Tapi, paling rentan bayi, orang tua, dan yang memiliki penyakit bawaan pernapasan," ungkapnya.
Korban terdampak ledakan karenanya disarankan melakukan pemeriksaan kesehatan, terutama organ pernapasan. Dalam hal ini, pihaknya menunjuk Pertamina sebagai yang paling bertanggungjawab atas kejadian ini untuk memfasilitasi pemeriksaan kesehatan lengkap.
Baca Juga:Pengungsi Kebakaran Kilang Minyak Pertamina Alami Gangguan Kesehatan
Pemeriksaan kesehatan tak hanya dilakukan saat ini pasca ledakan, melainkan rutin setiap tahun. Dia menekankan pentingnya pemantauan kondisi kesehatan warga terdampak secara jangka panjang.
"Akibat jangka panjang dari peristiwa ini perlu dipantau," tegasnya.
Sementara itu, setidaknya 838 jiwa warga masih bertahan di pengungsian pasca ledakan dan kebakaran kilang minyak Pertamina RU VI Balongan, Kabupaten Indramayu, Rabu (31/3/2021).
Warga yang terdampak insiden itu dilokalisasi terpusat di GOR Bumi Patra, Desa Karangmalang, Kecamatan Indramayu.
