facebook

Highlight Terpopuler News Lifestyle Indeks

PNS Kota Depok Dilarang Keluar Daerah Selama Natal dan Tahun Baru

Andi Ahmad S Sabtu, 04 Desember 2021 | 16:11 WIB

PNS Kota Depok Dilarang Keluar Daerah Selama Natal dan Tahun Baru
Balai Kota Depok. [Suara.com/Supriyadi]

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Nomor: 800/4851-BKPSDM

SuaraBogor.id - Pegawai Negeri SIpil (PNS) Kota Depok, Jawa Barat dilarang keluar daerah selama Libur Natal dan Tahun Baru 2022.

Aturan tersebut tertuang dalam Surat Nomor: 800/4851-BKPSDM terkait larangan pembatasan kegiatan berpergian ke luar daerah bagi PNS selama periode Hari Natal dan Tahun Baru 2022.

"Larangan tersebut terhitung sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Depok, Novarita katanya.

Nova menjelaskan larangan berpergian ke luar kota dikecualikan bagi PNS yang bertempat tinggal dan bekerja di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor seperti contohnya wilayah Jabodetabek.

Baca Juga: 4 Film Natal Terbaru untuk Menemani Liburan Anda

Aturan larangan berpergian ke luar kota juga dikecualikan bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang telah memperoleh surat tugas dan ditandatangani oleh minimal pejabat pimpinan tinggi pratama atau kepala kantor satuan kerja.

"Pembatasan cuti, PNS tidak diperkenankan untuk cuti pada tanggal-tanggal selama periode Nataru yaitu sejak 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022," jelasnya.

Cuti dapat diberikan bagi PNS yang cuti melahirkan dan atau cuti sakit dan atau karena alasan penting bagi pegawai PNS. Lalu, cuti melahirkan dan atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Apabila terdapat pegawai ASN yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja," tukasnya. [Antara]

Baca Juga: Modus Janjikan Korban Jadi PNS Kemenkumham, Pria Asal Jakarta Ditangkap Polisi

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait