- Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, memimpin sidak pengelolaan parkir di Jalan Suryakencana pada 3 Agustus 2026.
- Hasil sidak menunjukkan seluruh juru parkir di kawasan tersebut telah menggunakan karcis resmi dari Dinas Perhubungan.
- Pemerintah Kota Bogor akan mengevaluasi temuan lapangan serta memeriksa 110 titik parkir lain yang dilaporkan masyarakat.
SuaraBogor.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau pengelolaan parkir di kawasan populer Jalan Suryakencana (Surken), Kota Bogor, Jawa Barat, Senin (3/8/2026).
Dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, penyisiran dimulai dari area ikonik Lawang Surken. Jenal mendatangi satu per satu juru parkir (jukir) untuk mengecek langsung penggunaan karcis resmi Dishub, alur penyetoran retribusi, hingga besaran pendapatan harian para jukir.
Meski turun langsung ke lapangan, Jenal menegaskan bahwa sidak kali ini murni difokuskan untuk memetakan kondisi riil dan mengumpulkan data faktual.
"Hari ini saya belum mengambil kesimpulan, melainkan lebih kepada pengumpulan data faktual di lapangan. Mulai dari keabsahan penggunaan tiket resmi Pemkot dari Dishub, hingga mekanisme penyetoran dari jukir ke komandan regu (danru)," tegas Jenal.
Baca Juga:Skema Pagar Dedie Rachim Bikin Waswas, Warga RE Martadinata Minta JPO Dulu Sebelum Ditutup
Ia mengaku telah menghampiri sekitar 50 juru parkir, seluruh hasil temuan ituakan menjadi bahan evaluasi bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor dalam waktu dekat.
Kata Jenal, evaluasi tidak hanya dilakukan di kawasan Suryakencana. Kendati begitu berdasarkan hasil sidak, seluruh jukir yang ditemui telah menggunakan karcis resmi.
Kemudian, Pemkot juga akan tindaklanjuti laporan warga yang masuk melalui media sosial terkait titik-titik parkir lain yang diduga belum menggunakan karcis resmi.
"Di Surken saya pastikan sudah berkarcis semua. Tinggal di titik yang lain masih sisa 110 titik yang akan saya cek," terangnya.
Jenal menilai keberadaan karcis bukan sekadar bukti pembayaran, melainkan pembeda antara parkir resmi yanh dikelola pemerintah dengan praktik parkir liar maupun pungutan liar (pungli).
Baca Juga:Pertamax Cuma Turun Rp300 Per-Liter, Pengendara Mengeluh: Kurang Berasa, Kemarin Naiknya Gede
Lebih jauh, kata dia, retribusi dari parkir resmi akan kembali menjadi pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk pembangunan Kota Bogor.
Dalam sidak itu, pendapatan para jukir juga dinilai bervariasi, bergantung pada lokasi dan kapasitas lahan parkir yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota.
"Jadi beda sih tiap titik karena tergantung luas jalannya, berapa banyak mobilnya. Kalau yang paling tinggi itu ada sehari sampai Rp480 ribu. Yang lainnya rata-rata ada Rp100 ribu sampai Rp120 ribu,” paparnya.
Selain itu, Jenal mengaku masih menemukan persoalan yang akan dievaluasi, yakni belum adanya legalitas kesepakatan pembagian persentase yang memiliki dasar hukum yang jelas.
Ia berharap ke depan hubungan antara Pemkot dan para jukir dibangun atas dasar saling percaya melalui pembinaan rutin.
Menurutnya, para jukir tidak hanya diposisikan sebagai petugas parkir, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang hasilnya kembali kepada masyarakat melalui pembangunan.
