SuaraBogor.id - Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur didemo mahasiswa, Rabu (15/12/2021). Mahasiswa yang tergabung dalam 2 aliansi melakukan aksi menuntuh Kepala Dinas Kesehatan Irvan Nur Fauzy mundur dari jabatannya.
Melansir CianjurToday, tuntutan mundur itu disebabkan Kadinkes Irvan dinilai lambat menangani kasus gizi buruk dan stunting di Cianjur.
Kemudian adanya dugaan penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dan menyebabkan keterlambatan penanganan Covid-19 di Cianjur.
“Ada beberapa tuntutan, yang pertama itu memang terkait adanya dugaan penyelewengan anggaran dana Covid-19. Kemudian lalai dalam menangani kasus gizi buruk dan stunting di Cianjur,” kata juru bicara aksi Jaelani.
Menurutnya, Dinas Kesehatan saat ini memang fokus terhadap Covid-19. Namun jangan sampai permasalahan lain terabaikan, seperti halnya gizi buruk atau stunting.
“Salah satu contoh Dinas Kesehatan mengeluarkan kebijakan terkait oksigen diperuntukan pasien Covid. Tapi ketika ada yang memang membutuhkan oksigen bukan pasien covid lalu tidak diberikan, itu bisa meninggal seperti kemarin di Sukaluyu,” ucapnya.
Selain itu permasalahan lainnya yaitu adanya dugaan penyelewengan anggaran APBD sekitar Rp9 milliar dalam 2 tahap. Pertama untuk APD tenaga kesehatan, yang kedua untuk penyelesaian pembentukan Satgas.
“Realisasinya kemana? Kita lihat misal oksigen diperuntukkan untuk masyarakat yang memang terkena Covid dan APD untuk para petugas, tapi Covid masih ada. Lantas menurunkan ataupun menghilangkan secara keseluruhan Covid di wilayah daerah Cianjur ini mana, kok masih ada?” ucapnya.
Ia menuturkan, aksi demo ini akan terus dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Dalam aksi tersebut, pihaknya ingin menemui kepala dinas namun yang ada hanya sekretaris dinas saja.
“Hasil aksi tadi nanti besok kita akan audiens dengan Bupati Cianjur dan Dinas Kesehatan di pendopo,” ucapnya.
Sementara itu Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur, Yusman Faisal menegaskan, memberikan klarifikasi terkait beberapa poin yang disampaikan para mahasiswa.
“Saya luruskan, kami melaksanakan penanganan Covid-19 dari 2020 hingga 2021 ini sesuai aturan yang ada. Jadi tidak benar dugaan korupsi di dinkes ini. Saat ini juga kita masih bertugas dan berkomitmen menuntaskan kasus Covid-19,” kata dia.
Yusman menjelaskan, jika memang ada dugaan korupsi di dinkes, silakan dilaporkan kepada aparat hukum.
“Karena kenapa? Kami merasa yakin dengan tindakan selama ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, menurutnya dinkes tidak lalai menangani kasus-kasus yang lain seperti stunting meskipun dalam masa Covid-19.
“Cuma kalau terkait anggaran memang ini kan harus skala prioritas. Jadi anggaran ini khusus untuk penangan Covid-19 dan untuk penanganan lainya juga terus kami jalankan,” ucapnya.
Menurutnya, memang dalam aksi kali ini kepala dinas tidak bisa menemui massa aksi karena ada kegiatan dengan Kemenkes.
“Besok kita akan melakukan audiensi di pendopo untuk membahas dan mendengarkan apa keluhannya,” tutupnya
