SuaraBogor.id - Polemik Penundaan Pemilu 2024 napaknya masih terngiang-ngiang di telinga, meski Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menetapkan waktu dan anggaran untuk pemilu nanti.
Untuk diketahui, dorongan penundaan Pemilu 2024 sempat diutarakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
Cak Imin mengubah alasan mengapa penundaan pemilu harus dilakukan yakni untuk melindungi Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Menanggapi hal itu, Pengamat Komunikasi dan Politik Jamiluddin Ritonga menilai bahwa Cak Imin haus kekuasaan.
Baca Juga:4 Fakta Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng
Mengutip dari Wartaekonomi -jaringan Suara.com, alasan Cak Imin yang berubah-ubah mengindikasikan keinginan elite pemerintah untuk melakukan penundaan pemilu.
"Itu hanya keinginan segelintir elite yang haus kekuasaan. Kelompok elite ini selalu mencari alasan yang berubah-ubah sebagai pembenaran," ujar Jamiluddin.
Menurutnya, semua pembenaran yang dikemukakan Cak Imin jelas bertentangan dengan kehendak rakyat.
"Sebab, melalui berbagai survei, mayoritas rakyat Indonesia tidak menginginkan penundaan Pemilu 2024," tegasnya.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul itu menilai, Cak Imin jelas mengabaikan kehendak rakyat.
Baca Juga:PKS Mendukung Somasi terhadap Jokowi sampai Menteri Akibat Minyak Goreng Langka dan Mahal
"Sikap Cak Imin ini tentu sangat ironis, karena sebagai ketua umum partai, dia seharusnya memperjuangkan aspirasi rakyat, bukan justru mengabaikan dan meniadakannya," tuturnya.
Oleh karena itu, Jamiluddin menegaskan bahwa Cak Imin sudah tak layak menjadi ketua umum partai di negara demokrasi.
"Jadi, sudah selayaknya rakyat menghukum Cak Imin dalam Pemilu 2024. Kader PKB pun layak menghukum ketumnya yang mengabaikan kehendak rakyat," jelasnya.
