SuaraBogor.id - Cuitan Fadli Zon di akun Twitter miliknya yang menilai kualitas diplomasi Singapura semakin buruk mengundang reaksi beragam dari netizen.
Cuitan ini berkaitan dengan penolakan Ustaz Abdul Somad oleh Singapura beberapa waktu lalu.
Fadli Zon yang masih menunjukkan dukungannya terhadap UAS dan menilai kebijakan Singapura kurang tepat.
Ia kemudian menulis kualitas diplomasi Singapura semakin buru dan menganalogikan kualitasnya serupa "banana republic".
Baca Juga:Tongkang Nyaris Tenggelam, 12 Kontainer Jatuh ke Perairan Karimun
Pernyataan ini Fadli sampaikan saat ia mengomentari penilaian Singapura mengenai UAS. Melansir pemberitaan CNN Indonesia, Singapura menilai UAS bisa mengancam keamanan dan keharmonisan warga.
"Diplomasi Singapura semakin belepotan dan kualitasnya seperti 'banana republic'," ujar Fadli Zon, seperti dilansir Suara.com dari akun Twitter-nya, Kamis (26/5/2022).
Banana Republic atau republik pisang sendiri merupakan istilah yang khas ditemukan pada ilmu politik. Istilah ini, dilansir dari Wikipedia, mengacu pada negara dengan politik yang tidak stabil serta ekonominya sangat bergantung pada ekspor sumber daya terbatas.
Pendapat Fadli Zon ini jelas langsung menuai beragam respons dari warganet. Pro dan kontra mengiringi cuitan tersebut, dengan sebagian menyepakati pendapat Fadli, meski tidak sedikit juga yang menilai Fadli kelewat ikut campur dengan kedaulatan masing-masing negara.
"Diplomasi Singapur seperti anak kecil yang dikasih permen lalu manut disuruh ngomong ape aje, tanpa terlebih dulu meneliti kebenaran," kritik warganet.
"Trus manfaatnya diplomasi itu apa buat NKRI? Pentingnya apa? Apakah dia mewakili Indonesia? Jangan ganggu hak dan kedaulatan negara lain," tutur warganet lain.
"Menjaga kedaulatan rumahnya sendiri dan bukan urusan tamu yang gak jelas," tegas warganet.
"Sekelas menteri di Singapura ngomongnya kok mirip-mirip abu janda," timpal yang lainnya, membandingkan sikap Singapura dengan pegiat media sosial.
Di sisi lain, Singapura masih berpegang pada prinsip mereka menolak masuknya UAS yang dianggap menyebarkan paham ekstremis. Bahkan Menteri Dalam Negeri Singapura, K Shanmugam, sempat mengungkap UAS meradikalisasi seorang remaja berusia 17 tahun hingga ditangkap pada 2020 lalu.
