“Tentu hal ini akan saya sampaikan ke jajaran direksi Perumda Tirta Pakuan agar bisa diatasi dan warga tidak lagi terdampak,” ujar pria, yang akrab disapa Kang DID ini.
Lebih lanjut, di Kelurahan Empang, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan, meminta agar dibangunkan posyandu dan gedung serbaguna, pembangunan turab yang terdampak longsor, perbaikan jalan setapak dan warga yang mengadu tidak pernah menerima bantuan.
“Seluruh aspirasi akan kami tampung dan tindaklanjuti secepatnya. Terutama warga yang tidak pernah menerima bantuan dan pembangunan turab akibar longsor,” jelas Kang DID.
Dari Dapil yang sama, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy mengakui banyak menerima aduan perihal penanganan pasca bencana dan meminta agar warga bisa mendapatkan mitigasi bencana.
Baca Juga:DPRD Kota Bogor Sampaikan Capaian Kinerja kepada Wartawan dalam Ngopi Bareng
Rusli memberikan contoh, di Kelurahan Cipaku dan Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, ada tebing-tebing yang rawan longsor dan perlu adanya intervensi dari pemerintah Kota Bogor.
“Daerah rawan bencana ini akan menjadi fokus pengawasan kami agar bisa segera ditangani baik melalui APBD Perubahan 2022 atau APBD 2023 nanti,” pungkasnya.
Selain reses yang dilakukan oleh pimpinan DPRD Kota Bogor, seluruh anggota juga melakukan reses di dapilnya masing-masing. Nampak reses dilakukan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor Safrudin Bima dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Karnain Asyhar.
