“Jadi keberadaan kami anggota DPRD untuk memastikan uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat bisa dirasakan kembali oleh masyakarat. Saya melaporkan semua yang sudah saya kerjakan, di DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat,” tegas JM.
Sedangkan untuk aspirasi dari warga yang berhasil diserap oleh JM, diantaranya, warga yang mengeluhkan tidak memiliki pemakaman umum di wilayah Bogor Timur dan tunggakan BPJS Kesehatan. Terkait makam, JM mengaku akan menindaklanjutinya dengan melakukan komunikasi dengan Pemerintah Kota Bogor.
“Untuk tanah wakaf makam akan saya tindaklanjuti lagi dengan berkomunikasi dengan Pemkot Bogor untuk bisa menyediakan anggaran pengadaan lahannya,” tutup JM.
Dari Dapil Bogor Selatan, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata melaksanakan reses dengan cara yang berbeda. Ia menyerap aspirasi warga sekaligus makan bersama warga atau sering disebut ngaliwet.
Baca Juga:DPRD Kota Bogor Sampaikan Capaian Kinerja kepada Wartawan dalam Ngopi Bareng
Ia pun mengakui banyak menerima aspirasi warga, dimana salah satunya adalah saluaran pembuangan limbah milik Perumda Tirta Pakuan yang sering meluap saat hujan, yang berlokasi di Kelurahan Cipaku.
“Tentu hal ini akan saya sampaikan ke jajaran direksi Perumda Tirta Pakuan agar bisa diatasi dan warga tidak lagi terdampak,” ujar pria, yang akrab disapa Kang DID ini.
Lebih lanjut, di Kelurahan Empang, warga mengeluhkan sulitnya mendapatkan pekerjaan, meminta agar dibangunkan posyandu dan gedung serbaguna, pembangunan turab yang terdampak longsor, perbaikan jalan setapak dan warga yang mengadu tidak pernah menerima bantuan.
“Seluruh aspirasi akan kami tampung dan tindaklanjuti secepatnya. Terutama warga yang tidak pernah menerima bantuan dan pembangunan turab akibar longsor,” jelas Kang DID.
Dari Dapil yang sama, Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy mengakui banyak menerima aduan perihal penanganan pasca bencana dan meminta agar warga bisa mendapatkan mitigasi bencana.
Baca Juga:Komisi IV DPRD Kota Bogor Sosialisasi Perda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
Rusli memberikan contoh, di Kelurahan Cipaku dan Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan, ada tebing-tebing yang rawan longsor dan perlu adanya intervensi dari pemerintah Kota Bogor.
