SuaraBogor.id - Ada kabar gembira bagi warga Kabupaten Bogor wilayah Barat. Yakni, Pemerintah Kabupaten Bogor akan menyiapkan 1000 hektar peruntukan kawasan industri.
Rencana tersebut tentu menjadi angin segar untuk masyarakat Kabupaten Bogor Barat, karena kedepan para pencari kerja diharapkan tidak kesusahan lagi, karena ada kawasan industri.
Hal itu seiring dengan permintaan Panitian Khusus (Panusus) Revisi Perda Tata Ruang Wilayah atau RTRW yang meminta penambahan KPI di wilayah Bogor Barat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin menyebutkan jika saat ini sedikitnya ada 750 hektare hingga 1.000 hektare di wilayah Bogor Barat yang masuk dalam kategori KPI. Menurut dia, ada empat kecamatan yang memiliki KPI di wilayah Bogor.
Baca Juga:Diterjang Hujan dan Angin Kencang, Proyek Pasar Jambu Dua Porak-poranda
"Sebetulnya kalau dilihat secara detail di peta, di wilayah Bogor Barat itu sudah ada KPI, di Bogor blBarat itu sebagian ada di Kecamatan Tenjo dan sebagian Jasinga yang dibuka untuk kawasan peruntukan industri," kata Burhanudin, dikutip dari Metropolitan -jaringan Suara.com, Senin (20/11/2023).
Jika ditelaah lebih jauh, Burhanudin menyebutkan KPI yang ada di Bogor Barat lebih besar dari KPI yang ada di Bogor Timur.
Sebab jika merujuk kepada peta, lanjut Burhanudin, KPI di wilayah Bogor Timur hanya ada di satu Kecamatan yakni Jonggol.
"Dulu konsepnya kenapa KPI dibuka wilayah timur dan barat agar tidak numpuk di wilayah tengah. Karena kawasan industri ada di tengah seperti Gunungputri, Cileungsi dan beberapa yang lainnya. Makanya dibuka di timur dan barat, dan insyaallah ditambah di Tenjo," paparnya.
Selain itu, Burhanudin menyebutkan jika saat ini sudah masuk beberapa investor besar di wilayah Bogor Barat.
Seperti di wilayah Rumpin sebagian besar lahan sudah dimiliki grup BSD. Bahkan saat ini sudah beberapa investor yang sudah masuk ke wilayah Tenjo.
Baca Juga:Cerita Dokter Asal Cibinong Bogor, Hamil 6 Bulan Kabur Karena Jadi Korban KDRT
"Kita tinggal perbaiki infraatrukturnya, termasuk jalan tambang yang akan dibahas dalam revisi perda RTRW," ungkapnya.
