SuaraBogor.id - Bagi pemerintah daerah yang ada di Indonesia, jika ingin mengusulkan pembuatan Sekolah Rakyat harus memiliki luas lima hektare.
Hal itu diungkapkan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Menurutnya syarat utama itu tidak boleh dilanggar, jika ingin mendirikan Sekolah Rakyat.
Informasi itu disampaikan Gus Ipul saat menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo; Bupati Bogor, Jawa Barat, Rudy Susmanto, dan Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat, Annisa Suci Ramadhani di Kantor Kemensos, Jakarta, pada Rabu.
"Berkaitan dengan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, kami menerima usulan dari bupati dan wali kota, salah satu yang mengusulkan ya Bupati Dharmasraya, tentu dengan beberapa syarat, yakni tanah yang di atas lima hektare dan syarat-syarat yang lain," katanya.
Baca Juga:Penampakan Lokasi Pembuatan Uang Palsu di Bogor, dari Alat Cetak Hingga Bahan Baku
Ia menjelaskan, pemda yang mengusulkan tanah untuk Sekolah Rakyat nantinya akan disurvei oleh Kementerian PU untuk kemudian ditindaklanjuti melalui pembangunan gedung baru atau revitalisasi gedung lama.
"Bisa ditindaklanjuti dengan pembangunan baru gedung yang untuk Sekolah Rakyat itu atau mungkin nanti gedung-gedung yang sudah ada aset yang bisa direvitalisasi," ujar dia.
Gus Ipul menyebutkan, Kementerian PU selama ini telah melakukan survei pada 53 lahan yang akan dibangun sekolah rakyat, 45 lahan di tahap pertama dan saat ini tengah memasuki tahap kedua survei pada delapan lahan.
"Setelah itu masih ada 80 lebih lagi yang sudah diusulkan untuk survei, sedangkan yang 53 lahan sudah siap, tapi tinggal 8 yang masih disurvei," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menyambut baik program Sekolah Rakyat (SR) karena di daerahnya masih terdapat 4.000 KK yang termasuk kategori miskin. Menurutnya, program SR ini merupakan salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan.
Baca Juga:Waspada! Ada Pabrik Uang Palsu Rp3,3 Miliar di Bogor
"Di daerah kami masih banyak yang miskin ekstrem, kemudian juga tingkat pengangguran yang tinggi. Angka putus sekolah juga masih cukup tinggi, terutama kalau di daerah saya khususnya di tingkat SMP ke SMA, dan infrastruktur jalan juga buruk. Sekolah rakyat yang boarding school (asrama) ini memang menjadi solusi," tuturnya.
Ia menegaskan pihak pemda sudah siap untuk menyediakan lahan setelah dijelaskan beberapa persyaratan yang diperlukan.
"Kita sudah siapkan lahan dan langsung tadi diinformasikan bagaimana persyaratannya, kemudian bangunan-bangunannya seperti apa yang siap. Kami dari pemda mungkin targetnya dalam dua bulan ini mempersiapkan," kata Annisa. [Antara]
Informasi Tambahan Destinasi Wisata Anti Macet di Bogor
Kawasan Puncak Bogor menjadi destinasi wisata nasional yang digemari oleh para pengunjung karena keasrian alam dan kesejukan udaranya.
Meski bermacet-macetan, para wisatawan rela menghabiskan waktunya demi menghirup udara segar yang tak ditemukan di Jakarta.
