SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten Bogor Jawa Barat tengah mempersiapkan jurus jitu untuk mengatasi banjir tahunan yang selama ini sering terjadi akibat luapan sungai Cileungsi dan Cikeas.
Saat ini Pemkab Bogor akan melakukan inventarisasi lahan milik pemerintah di sepanjang Sungai Cileungsi dan Cikeas untuk kebutuhan normalisasi sungai sebagai langkah penanganan banjir di wilayah timur Kabupaten Bogor dan Bekasi.
Perwakilan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor Muji Lestari menjelaskan Bupati Bogor Rudy Susmanto telah menginstruksikan jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menginventarisir lahan Pemkab Bogor di sempadan Sungai Cileungsi dan Cikeas.
Penggunaan aset daerah untuk normalisasi sungai ini demi menekan biaya pembebasan lahan dan percepatan normalisasi, sehingga permukaan sungai dapat mengimbangi debit air ketika kondisi hujan lebat.
Baca Juga:Rekor! 3.450 Warga Bogor Jadi Tamu Allah Tahun Ini, Terbanyak di Indonesia
Biaya pembebasan lahan untuk normalisasi Sungai Cileungsi dan Cikeas diperkirakan sekitar Rp370 miliar untuk wilayah Kabupaten Bogor, dan total sekitar Rp700-800 miliar untuk dua wilayah, termasuk Bekasi.
"Timeline dari pemerintah pusat itu, Desember 2025 inventarisirnya sudah selesai," kata Muji.
Khusus di wilayah Kabupaten Bogor, normalisasi sungai dilakukan di dua desa Kecamatan Gunungputri, yakni Bojongkulur dan Ciangsana.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyatakan bahwa penanganan banjir di Sungai Cileungsi dan Cikeas telah dirancang oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.
"Penanganan banjir di Sungai Cileungsi dan Cikeas sudah dirancang oleh Kementerian PU, termasuk normalisasi, pelebaran sungai, dan pembangunan folder," kata Ajat.
Baca Juga:Bukan Kaleng-Kaleng! Mahkota Tugu Pancakarsa Bogor Hampir Setengah Miliar, Ini Alasannya
Namun, Ajat menyebutkan bahwa pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam penanganan banjir tersebut.
"Pembebasan lahan menjadi kosering harapannya, dan Kementerian PU sudah menganalisis larapnya (Land Acquisition and Resettlement Action Plan/Rencana Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali)," ujarnya.
Sekda itu juga menyebutkan bahwa Pemkab Bogor telah mengeluarkan surat tanggap darurat transisi dan pemulihan pada Maret lalu, dan berharap bahwa penanganan banjir dapat segera dilakukan.
"Kita berharap bahwa penanganan banjir dapat segera dilakukan, dan Pemkab Bogor siap untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan banjir tersebut," kata Sekda Ajat.
Di sisi lain, pembangunan kolam retensi air juga menjadi prioritas dalam penanganan banjir di hilir Sungai Cileungsi dan Cikeas. Hal itu dianggap mampu untuk mengendalikan aliran air dari hulu ke hilir di perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Bekasi.
"Ada yang sifatnya pelebaran sungai, ada juga yang bikin polder, sudah ada di dalam perencanaan itu, mulai dari hilir diverifikasi sampe identifikasi pada kawasan kita yang ada di daerah. Beberapa perkembangan wilayah di hulu, pasti kita mewajibkan kolam retensi karena konsepnya zero run off ya, jadi tidak ada yang terbuang, tinggal penerapan di lapangan harus diperketat. Itu yang pertama kita lakukan," tegas Ajat. [Antara].
