“Namun dengan adanya hak privasi rekam medis, kami tidak bisa membeberkan kondisi apa yang dialami oleh bu Dea,” katanya.
Klarifikasi ini secara efektif mematahkan tudingan bolos dan mengubah narasi menjadi perjuangan seorang perempuan dan ibu di tengah tanggung jawabnya sebagai pejabat publik.
Ini juga membuka diskusi tentang betapa rentannya pejabat publik terhadap sorotan, bahkan saat mereka sedang menghadapi masalah kesehatan pribadi yang serius.
Baca Juga:Kursi Kosong Saat Rapat Penting, Golkar Bogor Buka Suara Soal Anggota DPRD Diduga Bolos
