-
Kabupaten Bogor menempati peringkat pertama di Jawa Barat sebagai daerah dengan frekuensi bencana alam tertinggi di tahun 2025, diikuti Sukabumi dan Cianjur.
-
Meskipun rawan bencana, Kabupaten Bogor dinilai mampu menangani dampaknya secara mandiri karena memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan APBD yang besar.
-
Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan KBB yang juga rawan bencana mengalami keterbatasan anggaran. BPBD Jabar latih daerah agar dana pusat terserap maksimal.
SuaraBogor.id - Bagi kamu yang tinggal atau sering berlibur ke kawasan Puncak dan sekitarnya, ada baiknya mulai meningkatkan kewaspadaan ekstra.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat baru saja merilis data krusial terkait peta kebencanaan di Tanah Pasundan ini.
Hasilnya cukup mengejutkan, Kabupaten Bogor menduduki peringkat pertama sebagai daerah dengan frekuensi bencana tertinggi di Jawa Barat sepanjang tahun ini.
Informasi ini disampaikan langsung di tengah tingginya intensitas curah hujan yang melanda wilayah Jawa Barat pada akhir tahun 2025.
Baca Juga:Razia Pajak 3 Hari di Simpang Sentul Bogor: Siapa Belum Bayar Kena Cekal!
Kepala Bidang Perencanaan dan Kesiapsiagaan BPBD Jawa Barat, Edy Heryadi, memaparkan fakta tersebut berdasarkan data infografis terbaru yang dihimpun pihaknya.
"Kabupaten Bogor ini infografis bencananya paling tinggi di Jawa Barat kemudian diikuti dengan Kabupaten Sukabumi, Cianjur, Kabupaten Bandung Barat," jelas dia, Kamis 20 November 2025.
Pernyataan ini menjadi peringatan keras bagi warga di wilayah aglomerasi Jabodetabek, mengingat Kabupaten Bogor adalah penyangga ibu kota yang padat penduduk sekaligus destinasi wisata favorit kaum urban.
Meski menyandang status sebagai wilayah paling rawan, ada satu sisi menarik terkait kesiapan finansial daerah tersebut. Kabupaten Bogor, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar, dinilai masih memiliki "napas" yang cukup panjang untuk menangani dampak bencana secara mandiri menggunakan APBD mereka.
Namun, realitas berbeda dialami oleh wilayah tetangganya yang juga masuk dalam zona merah bencana. Edy menyoroti adanya ketimpangan kemampuan fiskal dalam menghadapi krisis alam ini.
Baca Juga:Bikin Penasaran! Abdul Khoir Punya Rencana Ini Untuk Susukan Bojonggede
"Mungkin di satu sisi untuk Kabupaten Bogor dalam aspek dalam aspek pembiayaan mungkin tidak terlalu bermasalah tapi seperti Kabupaten Sukabumi, KKB, Cianjur itu sangat terbatas untuk penanggulangan bencana," jelas dia.
Kondisi geografis Kabupaten Sukabumi dan Cianjur yang memiliki bentang alam pegunungan dan rawan longsor, ditambah dengan keterbatasan anggaran, menjadikan dua daerah ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah provinsi maupun pusat.
Menyadari keterbatasan anggaran di beberapa daerah tingkat II, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak tinggal diam. BPBD Jabar kini tengah menyusun strategi taktis agar aliran dana penanggulangan bencana dari pemerintah pusat bisa terserap maksimal ke daerah-daerah yang membutuhkan suntikan dana.
Langkah konkret yang dilakukan adalah dengan melatih pemerintah kota dan kabupaten untuk menyusun proposal bantuan yang valid dan sesuai standar nasional. Hal ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang untuk tahun anggaran mendatang.
"Kami melakukan bimbingan teknis bagaimana cara menyusun proposal dan usulan mudah-mudahan tahun 2026. Kalau sudah ada arahan dari pusat daerah bisa mengusulkan tentunya akan segera diusulkan sehingga dana pooling kami ini bisa lebih dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana," tutup dia.
Kontributor : Egi Abdul Mugni
