-
Langkah Preventif Melawan Korupsi Bupati Bogor, Rudy Susmanto, secara proaktif menggandeng KPK RI untuk mengawasi proyek infrastruktur bernilai miliaran rupiah.
-
Fokus pada Sektor Strategis dan Rawan Penyimpangan Pengawasan ketat difokuskan pada dua isu krusial di Kabupaten Bogor, yaitu tata kelola pertambangan dan pembangunan jalan (khususnya jalur angkutan tambang dan Jalan Rancabungur–Leuwiliang).
-
Kolaborasi Lintas Institusi untuk Perbaikan Integritas Peningkatan skor integritas Kabupaten Bogor menjadi 73,8 pada tahun 2025 menjadi modal awal untuk tata kelola yang lebih baik di tahun 2026. Hal ini dicapai melalui kolaborasi antara Pemkab Bogor, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian guna memastikan pembangunan tidak hanya berjalan lancar secara fisik, tetapi juga bersih secara hukum.
“KPK mencatat adanya komitmen kuat dari Bupati Bogor untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Dalam forum supervisi, Bupati Bogor menyampaikan komitmennya untuk lebih serius meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan pada tahun 2026,” tambah Bahtiar.
Khusus untuk tata kelola tambang, KPK menekankan bahwa pendapatan daerah (cuan) tidak boleh mengorbankan lingkungan dan aturan hukum. Pengawasan ketat diperlukan agar perizinan dan operasional tambang tidak menyimpang, yang ujung-ujungnya merugikan negara dan masyarakat.
“KPK akan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor, Kejaksaan, Kepolisian, Pemerintah Provinsi, serta pihak terkait lainnya untuk memperbaiki tata kelola pertambangan,” tegas Bahtiar.
Baca Juga:3 Fakta Mencekam Suami Tega Habisi Nyawa Istri di Sukaraja Bogor, Luka di Leher Jadi Bukti
