-
Kepastian Jadwal dan Target Penerima Pemerintah resmi mulai mencairkan dana kompensasi pada Kamis, 22 Januari 2026. Penyaluran tahap awal ini menargetkan sekitar 1.000 hingga 2.000 warga di wilayah Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, dengan prioritas utama diberikan kepada warga yang belum pernah menerima bantuan sama sekali.
-
Mekanisme Penyaluran yang Akuntabel Sistem pembagian bantuan dilakukan secara non-tunai (cashless) melalui transfer ke rekening Bank BJB untuk menghindari pungutan liar. Selain itu, status anggaran diubah dari Belanja Tak Terduga (BTT) menjadi Belanja Langsung, yang mewajibkan administrasi lebih ketat dan bukti tanda terima yang lebih transparan.
-
Besaran Nominal dan Validasi Ketat Setiap penerima manfaat akan mendapatkan dana sebesar Rp3 juta untuk alokasi satu bulan. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah telah melakukan validasi data berlapis yang melibatkan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, hingga perangkat desa.
SuaraBogor.id - Penantian panjang ribuan warga di wilayah Bogor Barat yang ekonominya terguncang akibat penutupan aktivitas tambang akhirnya menemui titik terang. Pemerintah memastikan keran bantuan sosial atau dana kompensasi akan mulai dibuka pada esok hari, Kamis (22/1/2026).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Hadijana, membawa kabar segar ini usai menghadiri rapat anggaran di Cibinong, Rabu (21/1).
Ia memastikan bahwa proses administrasi yang sempat memakan waktu kini telah rampung dan siap dieksekusi untuk warga di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang.
Menurut Hadijana, Rabu 21 Januari 2026 telah dilakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat terkait teknis pencairan. Langkah ini diambil agar tidak terjadi kebingungan di lapangan saat pembagian hak warga dimulai.
Baca Juga:7 Fakta Mengejutkan Tambang Ilegal di Bogor: Dari Pasar Gelap Galena Hingga Dilema Urusan Perut
"Menurut keyakinan saya, informasi yang diterima, hari ini tadi ada sosialisasi kepada warga masyarakat di desa Cigudeg, Rumpin dan Parungpanjang," ujar Hadijana.
Hadijana menjelaskan bahwa sumber dana tidak lagi menggunakan pos Belanja Tak Terduga (BTT), melainkan dialihkan menjadi Belanja Langsung. Perubahan ini berdampak pada administrasi yang lebih ketat demi akuntabilitas.
"Nah terkait (pembayaran kompensasi), kalau nggak salah itu berkaitan dengan mekanisme yang awalnya sumber dana dari BTT (Belanja Tak Terduga), sekarang dari belanja langsung," jelasnya.
Implikasi dari perubahan ini adalah keharusan adanya bukti kegiatan yang lebih rinci.
"Karena yang paling pokok kan perubahan dari BTT ke belanja langsung itu lumayan. Karena kalau belanja langsung kan harus ada kegiatan, harus ada tanda terima," tambahnya.
Baca Juga:Operasi Ditutup Tanpa Hasil, Tim SAR Gagal Temukan Tanda Keberadaan 3 Penambang di Pongkor
Kabar baiknya, pencairan ini memprioritaskan keadilan. Warga yang belum pernah menerima bantuan sama sekali akan didahulukan dalam termin pencairan besok.
"Jadi pembayaran bagi warga masyarakat yang terdampak, tetapi informasinya prioritas adalah warga mereka yang sama sekali belum menerima, tapi untuk tahap pertama semuanya, karena gitu baru seperti itu," tegas Hadijana.
Pemerintah menerapkan sistem cashless yang lebih modern dan aman. Dana kompensasi akan disalurkan langsung melalui transfer bank daerah, yakni Bank BJB.
"Transfer pak, uangnya kan diberikan kepada mereka itu datanya sudah ada dan mereka sudah mengirimkan data kemudian sudah dibuatkan buku tabungannya," ungkap Hadijana.
Ia pun berencana memantau langsung proses ini. "Besok Monitor pembayarannya, karena dari BJB nanti diberikan buku tabungan," jelasnya.
Untuk tahap awal besok, target penerima manfaat diperkirakan mencapai ribuan orang. "Berarti di hari ini 1.000 sampai 2.000 (penerima), katanya 2.000 orang lah targetnya," sebut Hadijana.
