-
Pemerintah Kabupaten Bogor bertanggung jawab penuh dan menargetkan pelunasan pembayaran kepada para kontraktor/vendor yang tertunda akan diselesaikan paling lambat pada Februari 2026.
-
Keterlambatan ini menjadi bahan evaluasi mendalam antara pihak legislatif dan eksekutif, terutama dalam menyelaraskan rencana proyek dengan sumber pendapatan dan postur APBD agar lebih realistis.
-
DPRD menegaskan akan memperketat pengawasan dan perencanaan mulai dari awal proses anggaran guna memastikan kendala finansial serupa tidak terulang kembali di tahun-tahun mendatang.
SuaraBogor.id - Isu keterlambatan pembayaran proyek infrastruktur yang sempat membuat resah para penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Bogor akhirnya mendapat respons serius dari legislatif.
Bagi para kontraktor muda dan vendor yang arus kas perusahaannya terganggu akibat masalah ini, ada kabar melegakan yang patut disimak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor memastikan bahwa insiden gagal bayar atau tunda bayar pada Tahun Anggaran 2025 tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa solusi konkret.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, secara terbuka mengakui adanya kendala dalam realisasi anggaran tahun lalu.
Baca Juga:3 Orang Gurandil Masih Terjebak di Lubang 'Maut' Gunung Pongkor Bogor
Ia menegaskan bahwa sengkarut ini menjadi tamparan keras bagi tata kelola keuangan daerah dan akan menjadi materi evaluasi besar-besaran antara legislatif dan eksekutif.
"Tentu ini menjadi bahan evaluasi kita bersama, ketika merencanakan sesuatu, membuat apapun itu, betul-betul kita harus bisa melihat sumber pendapatan dan anggaran kita," kata Sastra, Rabu 21 Januari 2026.
Sastra menyadari hal tersebut dan menekankan pentingnya perencanaan yang matang agar tidak meleset dari prediksi pendapatan daerah (PAD).
"Ini jadi pembelajaran buat kita semua, mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi," lanjutnya dengan nada tegas.
Pemerintah Kabupaten Bogor menyatakan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan kewajiban kepada para vendor yang sempat tertunda di akhir tahun lalu. Sastra membawa pesan langsung dari eksekutif yang menjamin pelunasan dalam waktu dekat.
Baca Juga:KPK Bakal Ikut 'Pelototi' Proyek Jalur Tambang hingga Jalan Rancabungur-Leuwiliang
"Ke depan hal-hal seperti ini idak terulang lagi. Tapi Pak Bupati, pak Sekda menyampaikan, Insyaallah Februari yang tadinya belum terbayarkan insyaallah dibayarkan," jelas dia.
Sastra memastikan, keterlambatan itu tidak akan terulang pada tahun-tahun yang akan datang dengan perencanaan dan perhitungan yang matang terhadap postur APBD. Transparansi dan akuntabilitas akan menjadi harga mati dalam penyusunan anggaran selanjutnya.
"Itu menjadi catatan kami dari legislatif, mudah-mudahan ke depan sama-sama kita mengawasi pemerintah, sama-sama kita mengawali pemerintah untuk bagaimana hal-hal yang kurang di tahun 2025-2026, semoga tidak terjadi lagi," tutup dia.
Kontributor : Egi Abdul Mugni
