- Bupati Bogor Rudy Susmanto memerintahkan Inspektorat menyiapkan laporan polisi terkait dugaan jual beli jabatan ASN di wilayahnya.
- Inspektorat Kabupaten Bogor saat ini masih melakukan audit investigasi serta pemeriksaan terhadap sejumlah pihak untuk melengkapi data.
- Praktik jual beli jabatan tersebut diduga dilakukan oknum ASN melalui penerimaan uang secara bertahap sejak Januari 2022.
SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, semakin serius dalam memerangi praktik korupsi di lingkungannya.
Bupati Bogor Rudy Susmanto secara tegas meminta Inspektorat Kabupaten Bogor untuk menyiapkan laporan polisi terkait dugaan jual beli jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan.
Langkah ini menunjukkan komitmen tanpa kompromi Bupati dalam memberantas praktik rasuah.
Kepala Inspektorat Kabupaten Bogor, Arif Rahman, di Cibinong pada Minggu, mengonfirmasi arahan tersebut.
Baca Juga:DPRD Bogor Soroti LKPJ 2025, Bentuk 3 Pansus untuk Perkuat Pengawasan dan Aset
Menurutnya, instruksi Bupati diberikan agar penanganan kasus tidak berhenti pada ranah administratif semata, melainkan dapat berlanjut ke proses hukum yang lebih mendalam.
"Ya, disuruh bupati bikin laporan polisi. Tapi pemeriksaannya juga masih belum beres, masih pemanggilan pihak-pihak,” ujar Arif Rahman.
Ia menjelaskan, hingga saat ini Inspektorat baru memeriksa empat orang yang diduga terkait dalam kasus tersebut. Pemeriksaan lanjutan terhadap pihak lain masih terus dilakukan untuk melengkapi data dan informasi.
“Baru empat orang yang dimintai keterangan. Rencananya akan ada pemanggilan beberapa pihak lagi, tapi saya belum dapat laporan terbaru, mungkin Senin,” katanya.
Arif menuturkan, proses audit investigasi membutuhkan waktu karena harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh terburu-buru agar hasilnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga:Bupati Bogor: Tidak Ada Ruang Bagi Narkoba, Sikat Hingga ke Akar!
“Pak Bupati minta secepatnya, tapi karena ini investigasi, kita tidak bisa asal-asalan,” ujarnya.
Terkait kemungkinan pasal yang akan dikenakan dalam laporan polisi, Arif menyebut masih belum dapat dipastikan. Namun, ia mengindikasikan kasus tersebut berpotensi masuk dalam kategori pidana umum.
“Belum tahu pasalnya, mungkin pidana umum, tapi masih proses,” ucapnya.
Sementara itu, berdasarkan penelusuran Inspektorat, dugaan praktik jual beli jabatan ini bermula dari oknum ASN yang menawarkan posisi jabatan struktural kepada sejumlah pegawai saat masih menjabat sebagai pejabat fungsional.
Dalam praktiknya, sejumlah pihak disebut memberikan sejumlah uang secara bertahap sejak Januari 2022 sebagai imbalan untuk mendapatkan jabatan di tingkat kecamatan.
Inspektorat mulai melakukan koordinasi awal dengan BKPSDM pada 11 Maret 2026, kemudian dilanjutkan dengan audit investigasi, pengumpulan data, serta permintaan keterangan kepada sejumlah pihak terkait.
