- Komite sekolah dan orang tua murid SMK IDN Bogor mengadu ke DPRD Jawa Barat pada Senin terkait pencabutan izin.
- Pencabutan izin operasional oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengancam kelulusan siswa kelas 12 serta keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.
- DPRD Jawa Barat berkomitmen memfasilitasi percepatan penyelesaian masalah perizinan agar hak pendidikan para siswa dapat segera terlindungi secara pasti.
SuaraBogor.id - Masa depan pendidikan siswa SMK Islamic Development Network (IDN) Boarding School Bogor, khususnya bagi kelas 12 yang sebentar lagi lulus, kini menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat.
Setelah izin operasional sekolah tersebut untuk sementara dicabut, puluhan wali murid dan komite sekolah berjuang mencari kejelasan.
DPRD Jawa Barat akhirnya mengakomodir keinginan dan aspirasi dari komite sekolah dan para wali murid SMK IDN Bogor. Mereka menggelar audiensi di Gedung DPRD Jabar pada Senin.
Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Siti Muntamah, selepas audiensi dengan Komite SMK IDN dan wali murid, mengungkapkan bahwa pertemuan ini adalah bentuk silaturahmi antara masyarakat dan wakil rakyat.
Baca Juga:Siapa Bermain? 7 Fakta Bupati Bogor Endus Jual Beli Jabatan, Minta Audit Investigatif Dipercepat
"Disampaikanlah unek-unek terkait penyelenggaraan pendidikan oleh SMK IDN yang (izinnya) dibatalkan," kata Siti Muntamah.
Kekhawatiran utama yang disampaikan komite dan wali murid adalah nasib siswa kelas 12 yang terancam tidak memiliki ijazah SMK IDN.
"Utamanya soal siswa kelas 12 yang terancam tidak memiliki ijazah SMK IDN," ujarnya.
Usulan tersebut, kata dia, akan ditindaklanjuti dengan mendorong pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengakselerasi hal-hal yang dibutuhkan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, karena sejatinya persoalan utama yang terjadi menurutnya cukup mudah diselesaikan, yakni perizinan.
"Urusannya ternyata sangat sederhana, yaitu menyelesaikan urusan perizinan," ujarnya.
Baca Juga:Tanpa Kompromi! Bupati Bogor Instruksikan Inspektorat Pidanakan Oknum ASN Penjual Jabatan
Dalam pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar dan Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat, Siti mengatakan telah terjadi permufakatan agar proses penyelesaiannya dipermudah sehingga pendidikan siswa tidak terancam, dan sekolah mendapatkan kepastian.
"Intinya kami sebagai wakil rakyat mendengar secara langsung bahwa keinginan dari komite terhadap tuntutan-tuntutannya itu sudah dipermudah oleh pihak-pihak yang sekarang hadir untuk segera diselesaikan. Dan saya senang sekali," ucapnya.
Komite sekolah SMK IDN Bogor, menyambangi DPRD Jabar, Senin ini, untuk mengadukan permasalahan pencabutan izin lembaga pendidikan itu oleh Pemprov Jabar yang mengancam kelangsungan pendidikan para siswa, khususnya kelas XII.
Sekretaris Komite Sekolah SMK IDN Bogor Sri Malahayati menjelaskan kedatangan mereka dengan orang tua siswa berdialog dengan Komisi V DPRD Jabar, adalah untuk memperjuangkan hak keberlanjutan pendidikan para siswa di lembaga pendidikan tersebut.
"Tujuan komite dan orang tua ke sini, tetap satu tujuan yang pertama untuk memperjuangkan kepastian hak pendidikan anak-anak terutama untuk kelas 12 yang saat ini sudah di ujung masa pendidikan, dan kedua, keberlanjutan kegiatan belajar mengajar untuk kelas 10 dan 11," kata Sri di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin.
Sebelum ke DPRD Jabar dan diterima Komisi V DPRD Jabar, para orang tua siswa juga mengadukan permasalahan pencabutan izin operasional SMK IDN ke posko pengaduan hukum Pemprov Jabar di Gedung Sate Bandung, awal Maret 2026.
