- Pemkab Bogor merencanakan implementasi transportasi bus listrik melalui skema Buy The Service pada trayek Bojonggede–Sentul demi mengurangi emisi.
- Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memproyeksikan kebutuhan anggaran subsidi sebesar Rp12 miliar per tahun untuk mengoperasikan sembilan unit bus listrik.
- Pemerintah daerah sedang melaksanakan uji coba trayek guna mengevaluasi efektivitas layanan serta memastikan integrasi moda transportasi publik berjalan optimal.
SuaraBogor.id - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kini serius mempersiapkan diri untuk menghadirkan transportasi publik yang lebih modern dan ramah lingkungan.
Pemkab Bogor memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp12 miliar per tahun untuk penerapan skema Buy The Service (BTS) bus listrik pada trayek Bojonggede–Sentul.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik dan mengurangi emisi karbon di wilayahnya.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Bayu Ramawanto menjelaskan bagaimana estimasi anggaran tersebut dihitung.
Baca Juga:Investasi Berdarah di Babakan Madang: Korban Dianiaya, Dirampok Rp125 Juta Pakai Uang Mainan
Menurutnya, perkiraan ini didasarkan pada jarak tempuh armada, jumlah ritase harian, serta biaya operasional per kilometer.
“Untuk sementara kita hitung bus listrik itu sekitar Rp10.000 sampai Rp12.000 per kilometer. Kalau sehari bisa 300 kilometer, tinggal dikalikan saja,” ujar Bayu.
Ia menjelaskan, trayek Bojonggede–Sentul memiliki panjang sekitar 50 kilometer. Dengan asumsi satu armada menempuh enam rit per hari, total jarak tempuh mencapai sekitar 300 kilometer per hari.
Dengan skema tersebut, biaya operasional dihitung dari tarif per kilometer dikalikan total jarak tempuh harian dan jumlah hari operasi dalam satu bulan.
Dishub Kabupaten Bogor juga mengestimasi kebutuhan sembilan unit bus untuk melayani koridor tersebut, sehingga total anggaran tahunan diproyeksikan mencapai sekitar Rp12 miliar.
Baca Juga:Titik Terang SMK IDN Bogor
Bayu menuturkan, skema BTS memiliki keunggulan karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan belanja modal awal untuk pengadaan armada maupun biaya operasional lainnya seperti pengemudi.
“Keuntungannya kita tidak perlu beli bus, tidak perlu menggaji pengemudi. Tinggal bayar layanan saja,” katanya.
Ia menambahkan, perhitungan tersebut masih menggunakan asumsi layanan gratis bagi masyarakat, sehingga seluruh biaya ditanggung pemerintah melalui subsidi.
Namun, jika ke depan diterapkan tarif berbayar, sebagian biaya operasional dapat tertutupi dari pendapatan layanan.
“Kalau satu bus bisa menghasilkan Rp100 juta per bulan, berarti setahun Rp1,2 miliar. Kalau sembilan bus, bisa sekitar Rp9 miliar. Itu bisa mengurangi beban subsidi,” ujar Bayu.
Sebelumnya, Pemkab Bogor melalui Dinas Perhubungan tengah menguji coba trayek Bojonggede–Sentul sebagai langkah awal untuk mengkaji penerapan skema BTS pada angkutan massal.
