- Badan Gizi Nasional akan membangun lima Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Bogor demi mendukung program Makan Bergizi.
- Langkah ini diambil karena Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia dengan kebutuhan ribuan Satuan Pelayanan.
- Lima kantor tersebut berfungsi mengoordinasikan serta mengawasi operasional ribuan satuan pelayanan agar penyaluran gizi masyarakat berjalan secara optimal.
SuaraBogor.id - Dalam upaya memastikan pemenuhan gizi yang merata dan efektif, Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti kebutuhan unik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor membutuhkan hingga lima Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), jumlah yang jauh melebihi daerah lain di Indonesia.
Alasan utama di balik angka fantastis ini tak lain adalah jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang sangat besar dan merupakan yang terbesar di Indonesia.
“Bogor ini kabupaten terbesar di Indonesia, dengan jumlah penduduk terbesar, jumlah penerima manfaat terbesar dan kemungkinan besar akan lebih dari seribu SPPG-nya,” kata Dadan.
Baca Juga:Viral Menu Buruk Makan Gratis, Kepala Badan Gizi: Itu Hanya Sebagian Kecil dari 25 Ribu Titik
Menurut dia, keberadaan KPPG diperlukan untuk mengoordinasikan serta mengawasi pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar luas di wilayah tersebut.
Ia menjelaskan, setiap 50 SPPG nantinya akan berada dalam satu koordinasi KPPG, sehingga pembentukan lima KPPG dinilai ideal untuk Kabupaten Bogor.
“Tugasnya melakukan pengawasan terhadap SPPG yang ada, melakukan koordinasi dengan Pemda dan juga koordinasi berbagai kegiatan SPPG di wilayah,” ujarnya.
Dadan menyebutkan, rencana pembentukan lima KPPG tersebut akan direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, seiring dengan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Selain itu, lokasi KPPG juga mulai dipetakan, di antaranya di wilayah Leuwiliang, Ciawi, dan Citeureup.
Baca Juga:Audit Investigasi Tuntas! Bukti Transfer Ungkap Praktik Jual Beli Jabatan di Pemkab Bogor
Dengan skala wilayah dan jumlah penduduk yang besar, kata dia, Kabupaten Bogor membutuhkan sistem pengawasan yang lebih kuat agar program MBG berjalan optimal.
Ia menambahkan, potensi jumlah SPPG di Kabupaten Bogor diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1.000 unit, sehingga diperlukan struktur koordinasi yang memadai.
“Karena saking besarnya, kontribusi dan pengawasan harus diperkuat,” katanya.
BGN berharap pembentukan KPPG dapat memastikan kualitas layanan gizi tetap terjaga serta program berjalan efektif dalam menjangkau masyarakat luas, khususnya kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak. [Antara].
