- Satpol PP Kabupaten Cianjur memperketat pengawasan melalui patroli intensif di sepanjang jalur utama Puncak hingga kawasan Puncak Pass.
- Langkah tegas ini bertujuan mencegah pembangunan kembali kios ilegal guna menjaga keberlanjutan penataan wajah kawasan pariwisata Cianjur.
- Petugas telah menertibkan ratusan bangunan liar dan menegaskan tidak ada toleransi bagi pelanggar meski pedagang meminta relokasi.
SuaraBogor.id - Pasca penertiban besar-besaran terhadap ratusan bangunan tanpa izin, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cianjur kini memperketat pengawasan.
Patroli intensif digencarkan di sepanjang jalur utama Puncak-Cianjur guna memastikan tidak ada lagi pedagang kaki lima (PKL) maupun bangunan liar yang kembali menyerobot lahan di zona terlarang.
Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan program penataan jalur pariwisata yang menjadi wajah utama Kabupaten Cianjur di mata wisatawan nasional maupun mancanegara.
Kepala Satpol PP Kabupaten Cianjur, Djoko Purnomo, menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin momentum penataan yang sudah berjalan dirusak oleh oknum yang mencoba kembali berjualan di bahu jalan atau trotoar.
Baca Juga:Nasib Ratusan Pedagang Pasca Penggusuran Jalur Puncak, Pasrah Kios Puluhan Tahun Rata dengan Tanah
“Kami akan menggencarkan patroli ke sejumlah titik yang dinilai rawan terjadi pelanggaran, termasuk pedagang yang mencoba kembali berjualan di lokasi terlarang. Pengawasan ini mencakup wilayah mulai dari Jalan Raya Cugenang hingga Puncak Pass,” ujar Djoko, dilansir dari Antara, Senin (15/6/2026).
Bahkan beberapa waktu lalu, pihaknya melakukan pembongkaran kios ilegal yang kembali berdiri di kawasan rawan gempa di Jalan Raya Cugenang dan Puncak Pass, di mana sebagian besar dilaporkan masyarakat dan langsung dilakukan patroli.
Pihaknya berharap tidak ada lagi pedagang nakal yang kembali mendirikan kios atau tenda di lokasi terlarang yang sebelumnya sudah ditertibkan dan diratakan petugas gabungan karena berdiri di lokasi terlarang.
"Kami berharap tidak ada lagi pelanggaran yang dilakukan karena sebagian besar pedagang sudah mendapat kompensasi dan sepakat tidak akan mendirikan bangunan atau tenda sekalipun, ketika terjadi pelanggaran tentunya akan ditertibkan," katanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui petugas gabungan Satpol PP Cianjur, melakukan dua kali penertiban terhadap 200 kios ilegal di sepanjang kawasan Puncak, di mana penertiban pertama dipimpin langsung Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.
Baca Juga:Ada Pemeliharaan Darurat, Ini Wilayah di Cianjur yang Alami Pemadaman Listrik Terencana
Meski sempat melakukan penolakan akhirnya para pedagang menerima pembongkaran dan mendapat kompensasi dari pemerintah, namun mereka berharap mendapat lokasi baru atau relokasi agar tetap berjualan seperti pedagang di kawasan Puncak-Bogor.
Pasalnya selama puluhan tahun membuka usaha di sepanjang jalur Puncak, mereka tidak memiliki tempat lain untuk berjualan atau membuka usaha baru yang modalnya tidak cukup Rp10 juta.
"Kami berharap ada relokasi agar tetap dapat berjualan, hampir tiga puluh tahun berjualan di kawasan Puncak yang menjadi tumpuan kami mencari nafkah untuk keluarga namun sekarang digusur," kata pedagang Puncak Ojat Sudrajat.
