- Bupati Bogor Rudy Susmanto meluncurkan program integrasi antar-SKPD untuk mengatasi pengangguran yang melebihi 230.000 jiwa.
- Pemerintah daerah mengombinasikan pelatihan keterampilan, pemberian bantuan sarana produksi, dan penyediaan jaminan pasar bagi peserta.
- Penerapan strategi lintas sektor secara konsisten tersebut ditargetkan mampu menciptakan ribuan wirausaha dan lapangan kerja baru.
SuaraBogor.id - Angka pengangguran di Kabupaten Bogor yang menembus lebih dari 230.000 orang menjadi perhatian serius Bupati Bogor, Rudy Susmanto.
Menanggapi tantangan besar ini, Pemkab Bogor meluncurkan langkah strategis dengan mengintegrasikan berbagai program antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Strategi ini dirancang untuk mencetak wirausaha baru sekaligus membuka ribuan lapangan kerja di wilayah Kabupaten Bogor.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mendorong integrasi program antar-Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menciptakan wirausaha baru sekaligus membuka ribuan lapangan pekerjaan di Kabupaten Bogor.
Baca Juga:Kisah Duka Nek Kurniati Tutup Usia Saat Ambil Beras Bantuan di Bogor
Langkah tersebut disiapkan sebagai salah satu upaya menekan angka pengangguran di Kabupaten Bogor yang tercatat lebih dari 230.000 orang.
Rudy menilai, penanganan pengangguran tidak cukup hanya mengandalkan sektor industri, tetapi juga perlu diperkuat melalui penciptaan peluang usaha di sektor nonformal.
“Integrasi program antar-SKPD ini untuk menanggulangi pengangguran di Kabupaten Bogor dengan menciptakan kewirausahaan baru,” kata Rudy Susmanto, belum lama ini kepada wartawan.
Rudy mengatakan, pengentasan pengangguran terbuka, khususnya masyarakat usia produktif, membutuhkan program yang saling terhubung antarperangkat daerah.
Pemerintah Kabupaten Bogor juga terus mendorong masuknya investasi padat karya untuk memperluas kesempatan kerja formal.
Baca Juga:Wajah Baru Bogor Barat, 6 Stasiun Kereta Siap Garap Jalur Parung Panjang - Jasinga
Di sisi lain, pemerintah daerah akan membuka peluang masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri melalui berbagai program pelatihan dan pemberdayaan.
Rudy mencontohkan integrasi program dapat dilakukan melalui pelatihan budidaya ikan lele yang diselenggarakan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Misalnya, sebanyak 500 peserta mengikuti pelatihan tersebut.
Setelah pelatihan selesai, Dinas Perikanan dan Peternakan dapat melanjutkan program dengan memberikan dukungan berupa kolam, bibit, dan pakan kepada peserta yang telah mengikuti pelatihan.
“Penerimanya wajib peserta pelatihan yang sudah dilaksanakan oleh Dispora. Selesai pelatihan, produknya diberikan, pembinanya diikuti selama beberapa bulan sampai panen. Setelah panen, pelaku usaha yang dibutuhkan hanya satu, yaitu pemasarannya ke mana,” ujar Rudy.
Untuk memastikan hasil produksi terserap pasar, menurut Rudy, perangkat daerah yang membidangi perdagangan dapat menyiapkan skema pemasaran dan penyerapan produk.
Dengan demikian, peserta pelatihan tidak hanya mendapatkan keterampilan, tetapi juga memiliki kepastian pasar setelah menjalankan usahanya.
