- Penyidik KPK memeriksa Ketua Umum GRIB Jaya berinisial HRM di Jakarta pada 11 November 2026.
- HRM diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
- HRM sebelumnya telah mengembalikan uang senilai Rp800 juta kepada penyidik KPK pada 15 Oktober 2026.
SuaraBogor.id - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum DPP GRIB Jaya berinisial HRM terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu (11/11/2026).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan penjadwalan pemeriksaan tersebut. Pihaknya mengonfirmasi bahwa saksi dari pihak swasta itu telah hadir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.
“Benar, dalam lanjutan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini, Rabu (11/11), penyidik menjadwalkan pemeriksaan untuk saksi HRM selaku pihak swasta. Saksi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.
Menurut Budi, keterangan HRM dibutuhkan penyidik KPK dalam mengungkap kasus ATR/BPN secara terang benderang.
Baca Juga:KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang Suap di Kantah Kabupaten Bogor I
Terlebih, HRM melalui kuasa hukumnya pada 15 Oktober 2026 mengembalikan uang Rp800 juta terkait kasus tersebut.
“Sebelumnya, yang bersangkutan telah secara kooperatif menyerahkan sejumlah uang yang diduga terkait dengan perkara ini, dan dilakukan penyitaan oleh penyidik,” katanya.
Sementara itu, HRM saat tiba di Gedung Merah Putih KPK mengaku akan memberikan keterangan kepada penyidik lembaga antirasuah terkait persoalan tanah Summarecon.
“Jadi, kedatangan hari ini karena kami dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, makanya hari ini kami datang untuk menjelaskan terkait itu,” kata HRM.
Dalam pekan ini, KPK pada Selasa (10/11) memanggil delapan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) dan seorang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut.
Baca Juga:Garap Rentetan Saksi Korupsi HGB Summarecon, KPK Panggil Pejabat BPN Bogor hingga Petinggi Swasta
Mereka di antaranya adalah RS selaku Kakantah Kabupaten Gresik, WRA selaku Kakantah Kota Surabaya I, AB selaku Kakantah Kota Surabaya II, dan N selaku Kakantah Kabupaten Sidoarjo.
Kemudian, NVS selaku Kakantah Kabupaten Situbondo, MJS selaku Kakantah Kabupaten Mojokerto, IN selaku Kakantah Kabupaten Malang, MSL selaku Kakantah Kabupaten Jember, serta BK selaku mantan Kakantah Kabupaten Bogor I yang saat ini menjabat sebagai Kakanwil BPN Kalimantan Selatan.
Kasus tersebut bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta pihak swasta bernama E dan MF. Keempatnya diduga KPK merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/Kepala BPN NW.
