DPRD Kota Bogor Sampaikan Capaian Kinerja kepada Wartawan dalam Ngopi Bareng

“Selain masalah perekonomian dan PAD, Komisi II banyak melakukan mediasi permasalahan PKL. Mulai dari penataan PKL Pasar Kebon Kembang hingga aduan permasalahan PKL eks presiden teater, SMPN 19, Cifor, dan lain-lain. Kedepannya untuk penertiban PKL yang sangat banyak jumlahnya di Kota Bogor bisa terlaksana dengan kondusif. Kami juga mendorong disiapkan sentra PKL di masing-masing kecamatan. Sehingga ada win-win solution, kota bisa tertib, di lain pihak pendapatan masyarakat (PKL) tidak terganggu”, jelas Edy.

Pembangunan Infrastruktur Publik
Untuk masalah infrastruktur, Komisi II DPRD fokus mengawasi pembangunan proyek-proyek yang ada di Kota Bogor. Seperti, Masjid Agung, Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) di Bogor Utara dan Bogor Selatan, Perpusatakaan Daerah, dan RSUD Kota Bogor.

Anggota Komisi III, Zaenul Mutaqin mengatakan berdasarkan hasil sidak Komisi III, terdapat beberapa catatan untuk pembangunan mega proyek di Kota Bogor. Pertama, adalah perlu adanya penambahan jumlah pekerja untuk mempercepat proses pengerjaan.

Kedua, kualitas pengerjaan perlu menjadi perhatian oleh konsultan proyek yang ada. Agar, tidak ada kasus buruknya kualitas pengerjaan dan tidak sesuainya material yang digunakan. Kedua hal tersebut penting diperhatikan mengingat kondisi cuaca di Kota Bogor yang diguyur hujan hampir setiap hari, berdampak kepada terhambatnya proses pengerjaan maupun hasil kualitas proyek.

Baca Juga: Peraturan Daerah untuk Lindungi Masyarakat dari Pinjol Segera Digodok DPRD Kota Bogor

“Terakhir, kami juga meminta agar dinas-dinas bisa menjaga proses pengerjaan agar sesuai dengan batas waktu dan tidak mengalami keterlambatan,” ujar pria yang akrab ZM.

Pendidikan, Kesehatan, Masalah Sosial
Sementara itu, Komisi IV DPRD Kota Bogor fokus pada 3 masalah mendasar yang sangat berkaitan dengan masyarakat yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ketua Komisi IV DPRD, Karnain Asyhar mengungkapkan bahwa DPRD mendorong penyetaraan insentif nakes dengan ASN di dinas lain. Khusus untuk masalah BPJS, DPRD mendorong lebih banyak warga yang tercover oleh bantuan pemerintah.

“Jika melihat visi dan misi dalam RPJMD, termaktub Misi Bogor Sehat, maka peran dan posisi nakes harus dihargai dengan memberikan insentif yang sepadan dengan kinerja dan pengorbanannya. Jangan sampai lebih kecil dari ASN di instansi lain. Kedua, masyarakat tidak mampu harus semakin banyak yang dicover melalui BPJS PBI, sehingga akses warga terhadap pelayanan kesehatan semakin besar,” ujar Karnain.

Isu penanganan fasilitas kesehatan untuk rakyat miskin juga dinilai masih kurang. Karnain menyebut persoalan ini masih berkutat pada tidak terintegrasinya data yang ada di Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan BPJS Kesehatan.

“Kita mendorong agar Disdukcapil ini bisa membangun bank data yang lebih komprehensif untuk menetapkan kelompok masyarakat miskin yang nantinya bisa digunakan oleh Dinsos dan BPJS Kesehatan,” jelas Karnain.

Baca Juga: Gelar Reses, DPRD Kota Bogor Jaring Empat Masalah Mendasar Kota Bogor

Terakhir, untuk masalah pendidikan, Komisi IV menyoroti tentang belum meratanya sekolah dan belum banyaknya lulusan SMK yang terserap di dunia kerja.