"Jadi dari 2019 sampai 2023 itu masih diangka 10 tahun koma sekian dan tidak ada peningkatan yang signifikan, jadi rata-rata orang putus sekolah di usia SMP," jelas Endah.
Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bogor juga dinilai masih belum terlaksana dengan baik. Endah membeberkan bahwa dari program tersebut Pemerintah Kota Bogor hanya mengejar kuantitas, namun tidak memperhatikan kualitas rumah yang direnovasi.
Padahal, DPRD Kota Bogor telah mengeluarkan rekomendasi pada LKPJ 2022 terkait perubahan Perwali yang mengatur besaran bantuan untuk penerima manfaat program RTLH.
"Secara regulasi harus dirubah perwalinya. Ini sudah kami ingatkan dari tahun 2022 yang lalu. Bahwa perwali hibah bansos harus diubah seperti provinsi Jabar dan wilayah lainnya, sehingga besaran bantuan itu flat atau setara untuk program RTLH. Nah ini nyambung dengan capaian lingkungan miskin, karena bantuan RTLH asal-asalan, asal banyak jumlahnya tapi besarannya kecil, jadi gak tuntas itu penyelesaian wilayah kumuhnya," tegas Endah.
Terakhir, Endah menyoroti perihal rotasi mutasi ASN yang sering kali dilakukan oleh Wali Kota Bogor Bima Arya pada 2023. Menurutnya, rotasi mutasi yang dilakukan oleh Bima, bertentangan dengan tagline Abdi Bogor yang diusung dalam program kerja Bima, yaitu meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Endah mencatat setidaknya telah dilakukan lima kali rotasi mutasi pada tahun 2023. Hal tersebut menyebabkan tidak berjalannya pelayanan pemerintah kepada masyarakat, karena ASN yang terlalu sering berpindah-pindah instansi.
"Rotasi mutasi yang dilakukan pada akhir tahun, menunjukkan bahwa rotasi mutasi menghambat kinerja ASN. Contoh lurah yang baru menjabat beberapa bulan saja sudah dipindah lagi ke instansi lainnya. Belum duduk tapi sudah kena rotasi lagi, begitulah," jelas Endah.
Secara garis besar, Endah menilai program yang disusun oleh SKPD hanya sebatas formalitas saja, karena hanya mengulang program yang sudah ada dari tahun ke tahun.
Ia menilai tidak ada inovasi ada gebrakan program yang disusun berdasarkan kondisi masyarakat di setiap wilayah.
Baca Juga: Hadiri Peresmian Pasar Tanah Baru, DPRD Kota Bogor Taruh Banyak Harapan Kepada Perumda PPJ
"program yang disusun oleh dinas selama ini hanya kegiatan rutin, tidak ada kegiatan yang menjadi terobosan. Jadi dari semua indikator memang tercapai kinerjanya, namun tidak ada inovasi didalamnya," ungkap Endah
"Adapun hal yang inovatif seperti pembangunan museum, peluncuran angkot listrik, bis Transpakuan, itu semua menyisakan PR yang masih banyak. Jadi sebenernya tidak ada yang tuntas," tutupnya.
Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari dalam rapat paripurna ini menyampaikan sambutan atas laporan Pansus terkait LKPJ Wali Kota Bogor tahun 2023. Mengenai LKPJ Wali Kota Bogor tahun 2023, Pemkot telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban kepada DPRD Kota Bogor sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Sebagaimana yang sama-sama diketahui, terhadap LKPJ tersebut juga telah dilakukan pembahasan antara seluruh perangkat daerah dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, bersama Panitia Khusus LKPJ DPRD Kota Bogor, dengan hasil akhir berupa rekomendasi dari DPRD Kota Bogor kepada Pemerintah Kota Bogor sebagaimana tadi yang sudah disampaikan.
"Kami Pemerintah Kota Bogor berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD Kota Bogor atas LKPJ tahun 2023 yang telah kami sampaikan. Kami meyakini bahwa seluruh rekomendasi tersebut adalah bentuk sinergitas kita untuk menuju Kota Bogor yang lebih baik lagi," ujarnya.
Seperti diketahui bersama, permasalahan pembangunan yang dihadapi ke depan semakin penuh tantangan. Untuk itu, perlu kiranya kita terus berkolaborasi guna menghasilkan pemerintahan yang semakin responsif, partisipatif, adaptif terhadap aspirasi masyarakat serta perkembangan teknologi informasi yang semakin terbuka.
Berita Terkait
-
Tingkatkan Sinergitas, Silaturahmi DPRD Kota Bogor dan PJ Wali Kota Bahas Isu Strategis
-
Tutup Masa Sidang, DPRD Kota Bogor Sampaikan Hasil Pengawasan Pembangunan dan Penjaringan Aspirasi
-
DPRD Kota Bogor Tampung Aspirasi Saat Reses untuk Perkuat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Program
-
Sambut Ramadan, Pimpinan DPRD Kota Bogor Cucurak Bareng Wartawan
-
Dugaan Kecurangan Dilakukan Caleg PAN Kota Bogor, Berujung ke Mahkamah Partai
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- Status Terbaru Anak Purbaya: Mafia Ancam Presiden Dibalik Pemecatan Bapak, Ada Foto Raja Juli
- Update Reshuffle Kabinet Hari Ini: Menlu Sugiono Dikabarkan Diganti
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Pilihan
-
Dari Aceh hingga Nusa Tenggara, Membaca Peta Ancaman Megathrust Indonesia
-
Kabar Buruk dari Italia: Jay Idzes Cedera 30-35 Hari Absen Bela Timnas Indonesia
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
Terkini
-
KPK Endus Keterlibatan Swasta Lain di Kasus Suap Layanan Pertanahan ATR/BPN
-
Sebelum Terjaring OTT, Pihak Kementerian ATR/BPN Diduga Terima Rp300 Juta dari Summarecon Agung
-
KPK Tak Bidik Latar Belakang Politik Fahd El Fouz di Kasus Korupsi ATR/BPN
-
OTT Ke-20 KPK Terkait HGB Bogor: Seret Pejabat BPN, Eks Bupati Kebumen, dan Bos Summarecon
-
BRI Sabet Indonesia Sports Industry of the Year 2026, Konsisten Dukung Kemajuan Olahraga Indonesia