Bogor Bergejolak! Mahasiswa Bakar Ban, Tolak Revisi UU TNI

SuaraBogor.id - Aksi penolakan terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus terjadi di Tanah Air, salah satunya di Kota Bogor.

Massa aksi yang tergabung dalam HMI MPO Cabang Bogor menggelar unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Bogor pada Senin (24/3/2025).

Demonstrasi diawali dengan orasi oleh kelompok mahasiswa, disertai aksi pembakaran ban di depan gerbang DPRD Kota Bogor.

Melihat situasi yang semakin memanas, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bogor, Safrudin Bima, bersama anggota Komisi I DPRD Kota Bogor, Sugeng Teguh Santoso, Tri Kisowo Jumino, dan Fajar Muhammad Nur, serta Sekretaris Komisi IV, Juhana, segera menemui massa aksi.

Baca Juga: Hindari Jalan Ini! Titik-titik Kemacetan di Bogor Saat Mudik Lebaran

Safrudin menegaskan bahwa DPRD Kota Bogor akan memperjuangkan aspirasi mahasiswa dengan membawa tuntutan mereka dalam rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bogor.

"Kami akan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa ini dengan membahasnya dalam rapat Banmus. Kami juga akan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat dan DPR RI terkait tuntutan ini," ujarnya, dilansir dari Metro -jaringan Suara.com.

Di lokasi yang sama, Sugeng Teguh Santoso mengajak mahasiswa untuk turut serta dalam perjuangan dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pria yang akrab disapa STS ini menyebutkan bahwa saat ini ada tujuh mahasiswa dari Universitas Indonesia yang telah mengajukan uji materi di MK. Ia pun mendorong mahasiswa di Bogor untuk mendukung langkah tersebut.

"Ada banyak cara untuk berjuang, salah satunya melalui MK. Mari kita dukung mereka yang tengah berjuang di MK agar pergerakan ini membuahkan hasil yang positif," ujar STS.

Baca Juga: 6.000 Personel Gabungan Disiagakan untuk Amankan Lebaran di Kabupaten Bogor

Setelah menyampaikan aspirasi mereka, massa aksi membubarkan diri dengan tertib dan kondusif.

Undang-undang TNI

Pada 20 Maret 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Revisi ini mencakup beberapa perubahan signifikan yang mempengaruhi struktur dan fungsi TNI. Berikut adalah poin-poin utama dari revisi tersebut:

1. Penempatan Prajurit Aktif di Jabatan Sipil

Perubahan pada Pasal 47 memungkinkan prajurit TNI aktif untuk menduduki jabatan di 14 kementerian dan lembaga sipil tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas militer. Kementerian dan lembaga tersebut meliputi:

• Kementerian Pertahanan
• Kesekretariatan Negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden
• Badan Intelijen Negara
• Badan Siber dan Sandi Negara
• Lembaga Ketahanan Nasional
• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
• Badan Narkotika Nasional
• Badan Pengelola Perbatasan
• Badan Nasional Penanggulangan Bencana
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
• Badan Keamanan Laut
• Kejaksaan Republik Indonesia
• Mahkamah Agung
• Sebelumnya, prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

2. Perpanjangan Usia Pensiun

• Revisi Pasal 53 mengatur batas usia pensiun prajurit TNI berdasarkan pangkat:
• Bintara dan Tamtama: dari sebelumnya 53 tahun menjadi 55 tahun.
• Perwira hingga pangkat Kolonel: tetap pada 58 tahun.
• Perwira Tinggi dengan pangkat Bintang 1 (Brigadir Jenderal): diperpanjang hingga 60 tahun.
• Perwira Tinggi dengan pangkat Bintang 2 ke atas: dapat diperpanjang hingga 62 tahun.
• Perubahan ini bertujuan untuk memanfaatkan pengalaman dan keahlian prajurit senior dalam mendukung tugas-tugas TNI.

3. Penyesuaian Tugas Pokok TNI

Revisi juga mencakup penyesuaian tugas pokok TNI untuk menghadapi tantangan dan ancaman yang berkembang, termasuk peran dalam operasi militer selain perang dan penanggulangan terorisme.

Kontroversi dan Tanggapan Publik

Beberapa pihak mengkritik revisi ini, khususnya terkait penempatan prajurit aktif di jabatan sipil, yang dianggap berpotensi mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru.

Namun, DPR dan pemerintah menegaskan bahwa perubahan ini diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempertahankan profesionalisme TNI.

Revisi Undang-Undang TNI ini diharapkan dapat memperkuat peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pertahanan nasional saat ini.