Ketua DPRD Bogor Tunggu Hasil Pemeriksaan Tim Saber Pungli Soal THR dan Pemotongan Kompensasi Sopir

SuaraBogor.id - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyatakan pihaknya masih menunggu hasil akhir dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Saber Pungli terkait dugaan pemerasan oleh oknum kepala desa terhadap sejumlah pengusaha dengan dalih Tunjangan Hari Raya (THR), serta kasus pemotongan kompensasi untuk sopir angkutan umum.

Sastra menegaskan dukungannya terhadap upaya Tim Saber Pungli dalam mengusut tuntas kasus tersebut demi mencegah praktik-praktik pelanggaran hukum oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Bupati bahwa kasus ini akan dicek dan dikroscek kembali kebenarannya. Tentu kami mendukung langkah tersebut agar tidak ada pihak yang dianggap mencoreng nama baik," ujarnya pada Jumat, 11 April 2025.

Ia juga menyatakan bahwa DPRD Kabupaten Bogor mendukung penuh sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dalam menciptakan suasana yang kondusif di wilayah Bumi Tegar Beriman.

Baca Juga: Ini Empat Kades di Bogor Yang Diduga Pungli THR ke Perusahaan

"Kami mendukung agar semua pihak bergerak bersama untuk membuat persoalan ini terang dan jelas. Jangan sampai ada yang dirugikan," tambahnya.

Diketahui, Tim Siber Saber Pungli saat ini tengah memeriksa sembilan orang dalam dua kasus yang berbeda.

Kasus pertama menyangkut dugaan permintaan THR oleh empat kepala desa kepada perusahaan-perusahaan saat Hari Raya Idulfitri 1446 H.

Kasus kedua menyangkut pemotongan kompensasi sopir angkot di kawasan Puncak, yang melibatkan satu oknum anggota Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor dan empat pihak lainnya.

Ini Empat Kades di Bogor yang Diduga Pungli THR

Baca Juga: Jangan Main-main! Saber Pungli Buru Kades Minta THR dan Pemeras Kompensasi Sopir Angkot

Empat kepala desa (Kades) di Kabupaten Bogor diduga melakukan pungutan liar (Pungli) kepada sejumlah perusahaan dengan meminta tunjangan hari raya alias THR.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah menjelaskan keempat Kades itu berada di empat Kecamatan berbeda.

"Ada di 4 Desa di 4 Kecamatan, saya sebut empat Kecamatan nya aja ya. Kecamatan Klapanunggal, Kecamatan Dramaga, Kecamatan Gunungputri dan Kecamatan Sukaraja," kata dia, Senin 7 April 2025.

Saat ini, kata dia, keempat Kades itu sedang dilakukan pemeriksaan oleh tim siber pungli yang diketuai oleh Wakapolres Bogor.

"Sebetulnya itukan sudah di ranah siber pungli, dimana ketua siber pungli adalah pak Wakapolres. Desa-desa yang ada di kecamatan itu saat ini mungkin sedang mencoba memberikan keterangan terkait dengan hal hal yang mencuat kemarin itu," jelas dia.

Mereka, kata Renaldi, diduga melakukan pemerasan kepada sejumlah perusahaan yang ada di lingkungan desa mereka. Para saksi, lanjut dia, sedang dilakukan pengumpulan bukti.

"Iya, diduga awalnya seperti itu, ada permintaan THR dari beberapa desa ada beberapa yang bukti-bukti yang sudah terkumpul baik itu dalam bentuk surat atau keterangan para saksi. informasi nya begitu," jelas dia.

Retret Kepala Desa

Kontroversi-kontroversi perilaku Kades di Kabupaten Bogor terjadi sejak Bupati-Wakil Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi menjabat pada Februari 2025.

Perbuatan Kades di Kabupaten Bogor selalu menjadi sorotan masyarakat karena dinilai tidak bisa memberikan contoh baik kepada masyarakat, misalnya Kades Gunung Menyan, Kecamatan Pamijahan, Wiwin Komalasari yang menghina makanan di acara pelantikan Rudy-Ade.

Kasus lainnya yakni kepala desa yang menggunakan motor operasional desa ke Baduy di tengah Pemerintah menjalankan efesiensi. Terbaru, kasus kades yang diduga pungli di saat larangan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten mengaku siap melakukan retret kepala desa (Kades) jika diperintahkan oleh Bupati Bogor, Rudy Susmanto.

Retret Kades itu dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi dan visi-misi kepala daerah dan Kades serta mengedukasi para kades agar tidak lagi melakukan hal-hal yang kontroversial.

"Saya mendukung program apa yang mungkin direncanakan oleh pimpinan kita, pak Bupati dalam rangka menyamakan persepsi, merapatkan barisan mulai dari temen-temen kepala desa, Kecamatan dan seluruh temen-temen opd supaya bisa lebih satu barisan, satu pemahaman," kata Kepala DPMD Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah.

"Kita dukung kalau itu jadi kebijakan dan akan mengikuti terus," lanjut Renaldi.

Namun, saat ini belum ada rencana soal retret Kades tersebut. DPMD Kabupaten Bogor menyerahkan pembinaan Kades kepada pihak Kecamatan agar tidak ada lagi kontroversial yang datang dari pejabat publik Kades.

"Kita struktur aja kita pakai, artinya pembinaan monitoring dan evaluasi kepala desa ini titik beratnya ada di teman-teman Kecamatan. Kita berharap temen-temen Camat ini lebih aware lagi lebih fokus lagi lebih dekat lagi menjalin komunikasi dengan teman-teman kepala desa," tutup dia.