SuaraBogor.id - Kasus keracunan massal pelajar akibat program makan bergizi gratis menjadi sorotan bagi Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR).
Terbaru kali ini, kasus keracunan pelajar akibat MBG terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat.
Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Eddy Soeparno menyebutkan kasus keracunan merupakan momentum evaluasi.
Hal ini untuk memperkuat dan meningkatkan perbaikan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke depannya.
Dia menilai program MBG merupakan inisiatif yang sangat penting guna meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.
"Insiden di Bogor dan sebelumnya Cianjur menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya baik tersebut perlu terus dibarengi dengan penguatan sistem pelaksanaan di lapangan," ujar Eddy, dilansir dari Antara.
Eddy pun mendukung berbagai langkah mitigasi terhadap kasus tersebut dan meyakini proses evaluasi dan perbaikan akan dilakukan.
Secara khusus, ia memberikan perhatian penuh terhadap kasus itu karena terjadi di Kota Bogor dan Cianjur, yang merupakan daerah pemilihannya.
Dirinya mengaku siap membantu pemulihan para siswa agar bisa kembali sekolah dan ke depannya penyajian MBG memenuhi standar kesehatan yang sudah ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: Dedie Rachim: Pemkot Bogor Bayar Pengobatan Korban Keracunan MBG
Dia turut mendukung langkah cepat Wali Kota Bogor Dedie Rachim yang melakukan penyelidikan epidemiologi (PE) lanjutan pada 13 sekolah bersama dengan puskesmas serta berkoordinasi dengan rumah sakit tentang pengambilan sampel dari muntahan pasien yang dirawat inap.
"Evaluasi yang komprehensif diperlukan agar program MBG dapat berjalan semakin baik dengan standar kesehatan, keamanan, dan kualitas yang lebih baik dan nilai gizi-nya juga meningkat," tuturnya.
Lebih lanjut, Eddy menekankan pentingnya peningkatan pengawasan dan penyempurnaan prosedur operasional, termasuk dalam aspek pengolahan, pengemasan, serta distribusi makanan.
Dalam program sebesar MBG, kata dia, semua aspek teknis, mulai dari bahan pangan hingga penggunaan wadah makanan, perlu mendapat perhatian maksimal. Hal itu demi memastikan bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi.
Anggota Komisi XII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu juga menyoroti perlunya menjaga komunikasi yang terbuka dengan masyarakat agar kepercayaan terhadap berbagai program Pemerintah dapat terus terjaga. Keterbukaan informasi dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik.
"Kita harus pastikan masyarakat mengetahui bahwa setiap masukan dan kejadian yang terjadi akan dijadikan dasar untuk memperbaiki layanan ke depan," kata Eddy menegaskan.
Berita Terkait
-
Dedie Rachim: Pemkot Bogor Bayar Pengobatan Korban Keracunan MBG
-
KEK Lido Terancam Sanksi Berat, KLH Kantongi Bukti Pelanggaran
-
Modus Rampas Motor Berbekal Data Bocor, 9 Preman Berkedok Matel Diciduk di Bogor
-
Kakek Pedagang Pisang di Bogor Dianiaya dan Dirampok Brutal
-
Ojol di Bogor Dibunuh Sadis Penumpangnya Sendiri: Sudah Direncanakan
Terpopuler
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- 5 HP Baterai 7000 mAh Terbaru 2026, Tahan Seharian dan Kencang Mulai Rp1 Jutaan
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
Pilihan
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
Terkini
-
Viral Pelayanan Jutek di Puskesmas Cisarua, Ini Respons Pimpinan
-
4 Rekomendasi Sepeda 1 Jutaan Terbaik untuk Bapak-Bapak di Mei 2026
-
Dedi Mulyadi Ingin Kembalikan Kawasan Batutulis Bogor Jadi Area Hijau dan Sejarah
-
Ingatkan Bupati dan DPRD, KPK Turun Tangan Benahi Perencanaan Anggaran di Kabupaten Bogor
-
KPK Plototi Dana Pokir DPRD Kabupaten Bogor, Sekda: Jangan Sampai Bermasalah Hukum