- Pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan pelarangan total vape, tetapi tidak akan tergesa-gesa.
- BNN menggarisbawahi pentingnya penelitian ilmiah dan kolaborasi lintas-lembaga.
- Kebijakan pelarangan total di Singapura menjadi acuan utama.
SuaraBogor.id - Angin segar bagi para penentang rokok elektrik, namun kabar buruk bagi para vapers. Wacana pelarangan total rokok elektrik atau vape di Indonesia kembali menguat.
Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, angkat bicara.
Respons ini muncul sebagai tanggapan atas kebijakan super ketat yang baru saja diberlakukan oleh Pemerintah Singapura.
Namun, Suyudi menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak akan diambil secara gegabah.
Saat membuka acara International Society of Substance Use Professionals (ISSUP) Regional Conference 2025 di Kuta, Bali, Rabu, Suyudi menyatakan bahwa BNN masih melakukan serangkaian pendalaman dan uji laboratorium.
"Kalau masalah pelarangan, kita harus duduk bersama. Ini tidak bisa diputuskan sendiri, tapi kita harus berkolaborasi. Sementara ini kita masih terus melakukan pendalaman secara laboratorium," kata Suyudi.
Suyudi menekankan bahwa BNN tidak bisa menjadi satu-satunya wasit dalam menentukan nasib vape di Tanah Air.
Keputusan sebesar ini membutuhkan koordinasi dan kesepakatan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Proses penelitian yang komprehensif sedang berjalan untuk menimbang segala aspek, mulai dari kesehatan hingga potensi penyalahgunaannya.
Baca Juga: Jejak Reserse Jenderal Suyudi: Eks Kapolres Bogor yang Kini Jadi Kepala BNN Pilihan Prabowo
"Nanti kita akan bekerja sama dengan kementerian lembaga lainnya. Ini masih terus kita lakukan penelitian. Sementara ini kita masih terus melakukan pendalaman secara laboratorium," tegasnya.
Sikap hati-hati BNN ini mengindikasikan bahwa pemerintah ingin membuat kebijakan yang didasarkan pada data dan bukti ilmiah yang kuat, bukan sekadar reaksi sesaat.
Langkah yang diambil Singapura memang menjadi sorotan utama. Negara tetangga tersebut telah secara resmi melarang pembelian, kepemilikan, dan penggunaan rokok elektronik atau vape melalui Undang-Undang Tembakau (Pengendalian Iklan dan Penjualan) yang mulai berlaku sejak 18 Agustus 2025.
Aturannya pun tidak main-main:
Denda Berat
Siapa pun yang terbukti memiliki, menggunakan, atau membeli vape bisa dikenai denda hingga Sin$2.000 atau setara dengan Rp25,1 juta.
Berita Terkait
-
Jejak Reserse Jenderal Suyudi: Eks Kapolres Bogor yang Kini Jadi Kepala BNN Pilihan Prabowo
-
Deddy Corbuzier Bocorkan Rahasia BNN: Artis Narkoba Kini Cuma Direhabilitasi, Bukan Ditangkap?
-
Sandal Jadi Kurir Narkoba! Dua Pria Bogor Dicokok di Bandara Aceh Bawa 900 Gram Sabu
-
Dilantik Jadi Bupati, Rudy Susmanto Langsung Musnahkan 1 Ton Narkoba di Bogor
-
500 Gram Sabu Diamankan, Pengedar Asal Bogor Dalam Pengejaran
Terpopuler
- Sosok Arnold Aristoteles, Mantan Jenderal yang Dimarahi Menteri PU Dody Hanggodo
- Urutan Pemakaian Air Mawar, Moisturizer, dan Sunscreen di Pagi Hari yang Tepat
- Apakah Kulkas Harus Dimatikan saat Membersihkan Bunga Es? Begini Cara yang Benar
- 15 Kode Redeem FF Terbaru 27 September 2026, Lengkap Trik Jitu Dapatkan Bundle Sasuke
- 9 Bedak Padat dan Tabur Terbaik di Indomaret di Bawah 50 Ribu
Pilihan
-
Masinis Argo Bromo Anggrek Jadi Tersangka Kecelakaan Kereta di Bekasi
-
Hasil Rapat Haji di Istana, Masa Tunggu Jadi 14 Tahun
-
Hasil Investigasi di Lapas Cibinong: Kulkas Berisi Miras hingga Perabotan Mewah Milik Kasi Kamtib
-
Bayi Dua Hari Ditinggalkan dalam Kardus, Tangisnya Bongkar Misteri di Depan Rumah Warga
-
Tanpa Pengacara, WNI Didakwa Edarkan 25 Kg Heroin: Terancam Hukuman Mati di Malaysia
Terkini
-
Tak Cuma Dicopot, Bappisus Ancam Bawa Pengelola Sel Mewah Lapas Cibinong ke Ranah Pidana
-
Kades di Bogor Ditangkap, Polisi Bongkar Modus Jual Tanah 4 Hektare Pakai Pemilik Jadi-jadian
-
IMSO ke-23 Digelar di Depok, 404 Siswa dari 23 Negara Ikuti Kompetisi Matematika dan Sains
-
Imbas Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong, Dirjen PAS Minta Semua Bangunan Liar Dibongkar
-
KPK Pasang Mata di Lapas Cibinong, Buka Peluang Usut Dugaan Korupsi