Punya Mobil Tapi Masuk Data Miskin? Wali Kota Bogor Bongkar 'Permainan' STNK Majikan

SuaraBogor.id - Persoalan kemiskinan di perkotaan seringkali menjadi benang kusut yang sulit diurai. Bukan hanya soal kekurangan uang, namun ada lapisan masalah yang lebih kompleks melibatkan ketidakadilan data dan mentalitas masyarakat.

Hal ini menjadi sorotan tajam Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, yang membongkar realitas pahit di balik angka statistik kemiskinan di wilayah penyangga ibu kota tersebut.

Dalam sebuah diskusi bertajuk "Menelaah Kemiskinan Di Kota Bogor", Dedie menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan tidak akan sukses jika hanya mengandalkan kucuran dana tanpa perbaikan basis data yang valid.

"Bicara kemiskinan, persoalan utamanya adalah keadilan dan mentalitas. Selain itu, jika berbicara terkait permasalahan, yang paling penting dan utama adalah data," katanya, Senin (8/12/2025).

Bagi generasi muda yang aware dengan isu kebijakan publik, ketidaksinkronan data pemerintah adalah masalah klasik yang menyebalkan.

Dedie Rachim mengungkapkan fakta di lapangan bahwa satu warga miskin bisa memiliki status yang berbeda-beda di berbagai program bantuan.

Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) datanya bisa berbeda dengan penerima BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI), penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga penerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Kekacauan data ini membuat profil penerima bantuan menjadi bias, di mana mereka yang terdata belum tentu masuk kategori miskin ekstrem yang sesungguhnya membutuhkan.

Fakta paling mencengangkan dan ironis yang diungkap Dedie adalah fenomena warga miskin yang menjadi korban "akal-akalan" orang kaya. Di Kota Bogor, terdapat sekitar 3.000 warga yang secara kondisi riil tempat tinggalnya sangat tidak layak huni. Namun, mereka tidak bisa mengakses bantuan pemerintah.

Baca Juga: Bentuk Raperda Penyelenggaraan Pasar, DPRD Kota Bogor Libatkan Masyarakat dalam Penyusunan Aturan

Penyebabnya sepele tapi fatal: nama mereka digunakan oleh majikan atau orang lain untuk kepemilikan kendaraan mewah. Tujuannya adalah untuk menghindari pajak progresif.

Akibatnya, secara administrasi negara, warga miskin tersebut tercatat memiliki mobil dan dianggap mampu.

"Dampaknya, saat dilakukan cek silang (crosscheck) menggunakan aplikasi Solid untuk menentukan penerima bantuan, mereka tidak dapat menerima bantuan karena terdeteksi memiliki kendaraan," ujarnya.

Selain masalah teknis data, Dedie juga menyoroti masalah mentalitas. Fenomena mendadak miskin saat ada pembagian bantuan masih marak terjadi.

Ia mencontohkan saat pandemi COVID-19 lalu, banyak data bantuan untuk pelaku UKM yang ternyata jatuh ke tangan warga dengan profesi yang sebenarnya tidak berhak.

Perilaku memanipulasi status ekonomi demi mendapatkan bantuan gratisan inilah yang disebut sebagai kemiskinan mentalitas. Padahal, data yang dirusak tersebut memiliki konsekuensi jangka panjang.