Bawaslu Kabupaten Bogor Perkuat Pencegahan Politik Uang Lewat Desa Anti Politik Uang

SuaraBogor.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bogor terus memperkuat upaya pencegahan pelanggaran pemilu melalui konsolidasi demokrasi di tengah masyarakat.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui program pembentukan Desa Anti Politik Uang, Kampung Pengawasan, serta Forum Warga yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses demokrasi sekaligus menjaga stabilitas wilayah.

Kegiatan konsolidasi demokrasi tersebut digelar di Bogor dan dihadiri perwakilan partai politik serta sejumlah elemen masyarakat, Senin (21/9/2026).

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Ridwan Arifin, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari langkah preventif untuk mencegah terjadinya praktik politik uang.

Menurutnya, Bawaslu Kabupaten Bogor akan memperluas sosialisasi hingga ke tingkat desa dan kampung agar edukasi mengenai pengawasan pemilu dapat diterima langsung oleh masyarakat.

"Posisinya bahwa kegiatan ini sengaja kita buat bentuk dari ikhtiar dalam pencegahan, khususnya dalam hal politik uang. Nantinya kita juga akan turun ke kampung-kampung untuk mengadakan sosialisasi," ujar Ridwan Arifin di Bogor.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Bogor juga membuka ruang diskusi interaktif yang berlangsung hingga malam hari. Forum itu menghadirkan dua narasumber untuk memberikan pembekalan sekaligus berdialog dengan peserta.

Narasumber yang dihadirkan yakni mantan anggota Bawaslu RI, Dani Jufri, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Untuk kegiatan pada hari ini, kita menghadirkan pemateri dan bentuknya masih diskusi sampai nanti. Ada mantan anggota Bawaslu RI, yaitu Kang Dani Jufri, mudah-mudahan beliau hadir. Kemudian ada juga pemateri dari pemerintah daerah. Mudah-mudahan dengan dua pemateri ini kita bisa berdiskusi terkait tema pada hari ini," kata Ridwan.

Baca Juga: Dinilai 'Gabut' Saat Tak Ada Pemilu, Struktur Bawaslu Diminta Dibubarkan dan Dirombak Total

Ridwan menegaskan, kegiatan konsolidasi demokrasi tersebut bukan merupakan bagian dari tahapan pemilu yang sedang berlangsung.

Menurutnya, Bawaslu tetap menjalankan fungsi pencegahan dan pengawasan melalui berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat meski saat ini berada dalam masa non-tahapan.

"Nggak, kalau persiapan kita sebenarnya ini pada posisi non-tahapan. Memang kita ada kerja-kerja konsolidasi demokrasi, bentuknya sosialisasi ke desa-desa," jelasnya.

Selain menyasar masyarakat umum, Bawaslu Kabupaten Bogor juga menjalankan edukasi demokrasi kepada kelompok pelajar melalui program Bawaslu Mengajar.

"Misalnya kalau tadi disebut kepada siswa dalam Bawaslu Mengajar, kita mengadakan itu sambil juga terkait dengan daftar pemilih terbaru dan terbarukan," pungkas Ridwan.