SuaraBogor.id - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor meminta kepada pemerintah agar tidak terburu-buru melakukan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah.
Terutama sebelum para guru diberikan vaksinasi Covid-19. Sebab, PGRI Kota Bogor menilai PTM rentan terjadi penularan Covid-19.
"Kami berharap sebelum pembelajaran tatap muka guru divaksin dulu. Jadi, jangan terburu-buru karena guru belum disiapkan, karena mereka rentan," kata Wakil Ketua PGRI Kota Bogor, Muhammad Usman Tonda, Rabu (9/12/2020).
Usman mengapresiasi Pemkot Bogor yang responsif menanggapi berbagai persoalan selama pembelajaran jarak jauh, seperti keterbatasan kuota internet, gawai, dan jaringan Wifi.
Baca Juga:Mona Ratuliu Senang 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Sudah Tiba di Indonesia
"Karena ini situasi first major. Kita dihadapkan pada persoalan yang tiba-tiba,” katanya dikutip dari AyoBogor—jaringan SuaraBogor.id, grup Suara.com—Kamis (10/12/2020).
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan, Kota Bogor telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai lokasi simulasi vaksinasi Covid-19.
Pemkot Bogor akan melakukan sejumlah skema dalam pelaksanaannya nanti secara bertahap dan mendahulukan kelompok prioritas dengan pertimbangan risiko kesehatan lebih tinggi.
"Jumlah penduduk Kota Bogor 1,1 juta jiwa, sasarannya orang yang produktif berusia 18-59 tahun atau ada 60 persen, karena keterbatasan dan perlu tahapan diprioritaskan 20 persen atau sekitar 130 ribu jiwa,” katanya.
Dari jumlah tersebut, kata Bima Arya, diprioritaskan tenaga kesehatan, tenaga pelayanan publik termasuk guru, TNI, Polri, dan yang lainnya.
Baca Juga:Daftar Golongan Penerima Vaksin Covid-19 Pertama, Pejabat Termasuk?
"Saat ini kita sedang menyusun daftarnya semua, kalau vaksin lancar bulan Januari kita siap. Kita siapkan 25 puskesmas untuk pelaksanaannya. Jadi saya juga banyak permintaan, jangan dulu dibuka sebelum divaksin," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, sepakat dengan usulan PGRI Kota Bogor.
Pihaknya berharap guru turut menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin, seperti halnya tenaga kesehatan.
"Guru adalah juga pelayan publik yang sehari-hari berhadapan langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu kesehatan mereka harus kita utamakan," ujarnya.
Namun Hetifah juga menegaskan, pemberian vaksin Covid-19 harus sesuai dengan keinginan para guru, sehingga guru yang tidak mau pun tidak diwajibkan menjadi prioritas dalam penerimaan vaksin.
"Jadi, jangan diwajibkan, karena itu hak asasi mereka untuk memilih. Namun jika mereka mau, mereka harus mendapat prioritas dengan biaya yang ditanggung pemerintah," katanya.
